LAMONGAN lintasjatimnews – Pengurus Dewan Pendidikan Lamongan (DPL) melakukan audiensi dengan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, pada Selasa (31/3/2026). Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja bupati, Gedung Pemkab Lamongan lantai 3 tersebut membahas sejumlah isu strategis pendidikan di Kabupaten Lamongan.
Ketua DPL, Sutardi, menyampaikan maksud dan tujuan audiensi sekaligus menyerahkan sejumlah rekomendasi hasil kajian Dewan Pendidikan. Beberapa poin utama yang menjadi perhatian meliputi penguatan pendidikan karakter, pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan Komite Awards, serta kebutuhan fasilitas kelembagaan berupa kantor dan armada untuk mendukung mobilitas DPL.
“Rekomendasi ini merupakan hasil kajian dan pengamatan kami terhadap dinamika pendidikan di Lamongan yang perlu mendapat perhatian bersama,” ujar Sutardi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menyampaikan bahwa program pendidikan karakter sejatinya telah berjalan, meskipun implementasinya di lapangan belum merata dan masih terus dievaluasi. Terkait usulan penyediaan kantor dan kendaraan operasional bagi DPL, pihaknya pada prinsipnya tidak keberatan dan menyerahkan keputusan kepada Bupati.
Sementara itu, Bupati Yuhronur Efendi menegaskan bahwa pendidikan karakter di Lamongan sebenarnya sudah berjalan cukup baik. Bahkan, program Gerakan Lamongan Menghafal (GLM) disebut telah melampaui target. Namun demikian, ia menilai perlu adanya penguatan kembali implementasi pendidikan karakter, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga.
“Program yang ada perlu direaktivasi dan diperkuat. Termasuk program nasional seperti Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang sangat baik, namun implementasinya harus terus dipantau dan dievaluasi,” ungkap Bupati yang akrab disapa Pak Yes.
Dalam forum tersebut, salah satu anggota DPL, Sufaat, S.Pd., M.Pd. juga mengusulkan gerakan “Meggilan” (Menggapai Energi Pagi dengan Lantunan Al-Qur’an) sebagai upaya membangun kebiasaan positif di kalangan peserta didik. Selain itu, isu perlindungan anak dan peran komite sekolah turut menjadi pembahasan penting.
Bupati juga menyinggung tantangan efisiensi anggaran yang tengah dihadapi pemerintah daerah, dengan mencontohkan kebijakan di daerah lain seperti Tuban yang telah melakukan pengurangan tenaga P3K. Meski demikian, ia menyatakan bahwa penyediaan kantor dan kendaraan untuk DPL akan diupayakan.
Dukungan juga datang dari Ketua DPRD Lamongan, Muhammad Fredy Wahyudi yang menyatakan sejalan dengan rekomendasi DPL maupun respons Bupati. Ia menekankan pentingnya penguatan regulasi pendidikan karakter melalui Surat Keputusan (SK) Bupati atau Peraturan Bupati (Perbup), serta penerapan sistem reward and punishment secara konsisten.
“Pendidikan karakter tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga guru dan tenaga kependidikan. Pembiasaan membaca Al-Qur’an juga perlu terus digalakkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, tokoh pendidikan Ustadz Piet menyoroti pentingnya membangun sistem berpikir peserta didik. Ia menegaskan bahwa selain membaca, siswa perlu dilatih menulis dan berbicara untuk membentuk pola pikir yang runtut dan sistematis.
Senada, Ali Zulfikar menambahkan perlunya regulasi terkait penggunaan teknologi di kalangan pelajar. Menurutnya, filter penggunaan digital menjadi penting untuk mengantisipasi dampak negatif perkembangan teknologi.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara Dewan Pendidikan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Lamongan.
Kontributor: M. Said
