JAKARTA lintasjatimnews – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh untuk menempatkan kesejahteraan buruh sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.
Dalam berbagai kesempatan, Pria kelahiran Jambi yang akrab disapa Bang Ferry kerap menyampaikan bahwa berbagai program yang dijalankan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merupakan bentuk nyata perhatian khusus Presiden Prabowo kepada seluruh pekerja di Indonesia.
Dialog Sosial sebagai Jalan Tengah
Wamenaker Afriansyah Noor menekankan, bahwa prinsip utama yang diusung dalam pemerintahan saat ini adalah kolaborasi dan solidaritas antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
Ia menyoroti pentingnya dialog sosial yang aktif sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan setiap sengketa ketenagakerjaan.
”Negara harus hadir untuk memastikan perlindungan pekerja. Tantangan seperti isu PHK, perlindungan bagi pekerja platform digital, hingga keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah amanah yang harus kita jalankan bersama melalui ruang dialog yang transparan, agar memberikan manfaat adil bagi pekerja dan dunia usaha,” ujarnya di Jakarta, Minggu (19/7/2026).
Fokus pada Produktivitas dan Regulasi Modern
Sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, Kemnaker kini menggencarkan langkah strategis yang tidak hanya melindungi buruh, tetapi juga menjaga keberlangsungan iklim investasi:
Revitalisasi Regulasi: Mendorong pembaruan aturan ketenagakerjaan yang lebih modern dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar global.
Peningkatan Kompetensi: Mengedepankan program pelatihan vokasi dan magang guna menjembatani kesenjangan skill (link and match), sehingga buruh memiliki daya saing yang tinggi dan posisi tawar yang kuat.
Perlindungan Kelompok Rentan: Memberikan afirmasi khusus bagi pekerja sektor informal, penyandang disabilitas, hingga sektor rumah tangga yang selama ini belum terjamah regulasi secara maksimal.
Keseimbangan Ekonomi: Pemerintah berperan sebagai penengah yang adil; di satu sisi memastikan upah yang layak, namun di sisi lain memberikan dukungan bagi pengusaha agar beban operasional di tengah tekanan ekonomi global tetap terjaga, guna mencegah terjadinya PHK massal.
Peran Legislatif dalam Mengawal Kebijakan
Dalam upaya mewujudkan regulasi yang berpihak pada buruh, Afriansyah Noor juga menyoroti peran sentral pimpinan DPR RI, khususnya Sufmi Dasco Ahmad.
Menurutnya, komunikasi yang intensif antara pihak eksekutif (pemerintah) dan legislatif merupakan fondasi krusial agar setiap kebijakan ketenagakerjaan mendapatkan dukungan penuh secara politik dan hukum.
”Sinergi pemerintah dengan pimpinan DPR RI, terutama Bapak Sufmi Dasco Ahmad, sangatlah vital. Beliau senantiasa memberikan atensi besar terhadap isu-isu ketenagakerjaan.
Dukungan dan arahan beliau di legislatif sangat membantu kami dalam memastikan bahwa setiap regulasi yang kita godok tidak hanya sebatas kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi payung hukum yang memberikan perlindungan nyata bagi buruh di lapangan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Afriansyah Noor menambahkan bahwa keterlibatan aktif pimpinan DPR RI ini menjadi jembatan efektif dalam menampung aspirasi serikat pekerja yang disampaikan melalui kanal-kanal legislatif, sehingga tercipta sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil para pekerja di tanah air.
Komitmen untuk Masa Depan
Bang Ferry menambahkan, bahwa keberhasilan program ketenagakerjaan di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran diukur dari dampak kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh buruh dan keluarganya.
Ia memastikan Kemnaker akan terus berbenah, mendengar aspirasi serikat buruh, dan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya.
”Dengan kerja sama yang erat dan penuh tanggung jawab, program-program Kemnaker akan terlaksana secara efektif. Kita ingin menciptakan iklim kerja yang harmonis di mana buruh sejahtera dan industri terus tumbuh maju,” pungkasnya.
Reporter : Edo Lembang
