SURABAYA lintasjatimnews.com – Pencapaian kinerja Kejaksaan Negeri Tanjung Perak periode Januari 2023- Juli 2023 menunjukkan hasil yang positif. Pada bidang pembinaan, semester pertama 2023 berhasil menghimpun dana dari penerimaan negara bukan pajak ( PNBP) dan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp. 692.586.000 yang berasal dari denda pelanggaran lalu lintas (Rp. 129.885.000) dan denda tindak pidana lainnya (Rp. 562.701.000).
Sebagai perbandingan pada semester 1 2022 (YoY) penerimaan negara bukan pajak ( PNBP) adalah Rp. 370.000.000 sehingga mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 90%, ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Aji Kalbu Pribadi yang didampingi masing-masing kepala seksi Kejari Tanjung Perak, yang bertepatan saat ultah Kejaksaan Negeri atau hari Bhakti Adhiyaksa ke-63, Sabtu (22/07/2023).
Selain itu dalam bidang pembinaan juga mengadakan pelatihan untuk meningkatkan SDM melalui pelatihan super team building. Menugaskan pegawai untuk mengikuti Diklat Diklat yang diadakan oleh Kejaksaan Agung RI. Antara lain: Diklat restorative justice, pelatihan pengelolaan tata naskah, safety driving, pengawalan tahanan, dan pendidikan pelatihan pembentukan jaksa.
Sedangkan pada bidang intelijen berperan aktif dalam mengawal pembangunan strategis di Surabaya, melalui program pengamanan pembangunan strategis (PPS). Kejari Tanjung Perak pada 2023 sedang melakukan pengamanan terhadap pembangunan strategis, yakni pembangunan rumah pompa Undaan dan saluran Jalan Kamboja dengan nilai Rp. 16.387.702.484; pembangunan jalan hutan Pakal Rp. 8.293.049.049; pembangunan jalan rigid pavement exit tol Surabaya – Gresik Rp. 15.322.048.000 dan ikut mengawal pembangunan rumah sakit di Surabaya Timur dengan nilai Rp. 500 M.
Selain itu, melakukan terobosan terobosan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan kegiatan jaksa masuk pesantren dan dongeng hukum bersama jaksa yang pesertanya anak SD. Selain itu Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sudah mendirikan posko pemilu, ujar Aji Kalbu Pribadi. Sedangkan pada bidang pidana umum, kata dia, mulai Januari 2023- Juli 2023 sudah melakukan penuntutan hingga eksekusi perkara sebanyak 534, penghentian penuntutan perkara melalui restorative justice sebanyak 25 perkara. Dengan rincian 16 perkara tindak pidana umum biasa dan 9 perkara narkotika.
Pada bidang pidana khusus, Kejari Tanjung Perak konsisten dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pada Januari 2023- Juli 2023 terhadap laporan masyarakat terkait tindak pidana korupsi, bidang ini telah melakukan pencegahan dengan melimpahkan 2 laporan pengaduan masyarakat terkait pungli di Dinas Dukcapil dan pelaksanaan kegiatan belanja makanan minuman dana kelurahan kepada aparat pengawas internal pemerintah (APIP). Lalu bidang ini juga telah melakukan penyelidikan 1 perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap bank plat merah dengan potensi kerugian keuangan negara Rp. 11.500.676.822.
Lalu ada tahap penyidikan 2 perkara dan tahap penuntutan 2 perkara tindak pidana korupsi di salah satu BUMN yang kerugian keuangan negara Rp. 567.568.000. Selain itu tahap penyidikan telah melakukan penyelamatan keuangan negara Rp. 250.000.000 sebagai uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Sugiyanto.
Sedangkan pada bidang perdata dan tata usaha negara, Seksi perdata dan tata usaha negara pada Kejari Tanjung Perak melalui fungsinya telah melakukan fungsi bantuan hukum baik litigasi dari non litigasi untuk bertindak sebagai kuasa pemerintah dalam melakukan penyelamatan aset/ barang milik daerah.
Pada semester pertama 2023, Kejari Tanjung Perak telah melaksanakan penyelamatan aset maupun pemulihan keuangan negara melalui 39 surat kuasa khusus yang dikuasakan untuk bertindak sebagai kuasa pemerintah. Berdasarkan surat kuasa tersebut, Kejari Tanjung Perak memperoleh keberhasilan dengan capaian total jumlah pemulihan keuangan negara Rp. 33.089.703.692 dengan total aset berupa tanah dan bangunan yang berhasil dipulihkan seluas 11.108 M2 dari total jumlah penyelamatan keuangan negara dalam bentuk tanah dan bangunan Rp. 1. 796.550.000.
Pada 2023 Kejari Tanjung Perak turut berperan dalam optimalisasi PAD dari pajak daerah serta retribusi daerah dengan mengejar piutang piutang pajak daerah dan retribusi yang belum dibayarkan oleh wajib pajak daerah, kata Kejari Tanjung Perak, Aji Kalbu Pribadi. Dalam pelaksanaan penagihan tersebut Kejari Tanjung Perak diberi kuasa oleh walikota Surabaya untuk melakukan penagihan piutang pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, dan pajak bumi dan bangunan.
Di bidang barang bukti telah melakukan pemusnahan barang bukti terhadap perkara yang telah inkrah sebanyak 417 perkara yang didominasi oleh perkara narkotika sebanyak 265 perkara, dengan jumlah barang bukti 1.177,15 gram sabu sabu beserta alat hisap. Ganja kering keseluruhan 244,26 gram, pil ekstasi 102 butir.
Reporter Budi
