JAKARTA lintasjatimnews.com – Antrean panjang kendaraan yang mengular hingga berjam-jam di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sepanjang jalur Riau menuju Padang Lawas (Palas) memantik reaksi keras dari Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli), Pitra Romadoni Nasution, SH., MH. Selasa, 06 october 2026.
Pitra menilai kondisi tersebut sudah masuk kategori darurat distribusi dan tidak bisa dianggap angin lalu. Pasalnya, Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berdampak langsung pada roda ekonomi dan mobilitas warga.
“Fakta di lapangan, rakyat harus antre berjam-jam, bahkan ada yang tidak dapat BBM. Sementara kita lihat di sisi lain ada pihak-pihak yang diduga mengambil keuntungan. Rakyat antre panjang, mafia minyak pesta? Ini pertanyaan yang harus dijawab negara,” tegas Pitra kepada awak media.
Desak Bahlil Evaluasi Total, Jangan Lihat Data di Atas Kertas
Pitra secara khusus mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk tidak hanya berpaku pada laporan di atas kertas.
Menurutnya, Bahlil harus turun langsung melihat kondisi faktual di SPBU sepanjang Riau-Palas.
“Pak Menteri ESDM harus evaluasi total. Cek stoknya ada atau tidak, distribusinya lancar atau macet, pengawasan SPBU bagaimana, pola penyaluran subsidi dan non-subsidi beres atau tidak. Jangan sampai data di pusat bilang aman, tapi di lapangan rakyat menjerit,” ujarnya.
Jalur Riau-Padang Lawas, kata Pitra, merupakan jalur logistik vital Sumatera. Jika pasokan BBM tersendat, dampaknya berantai ke harga barang, ongkos angkut, hingga aktivitas petani dan pedagang kecil.
APH Jangan Tutup Mata, Usut Dugaan Mafia BBM
Tak hanya pemerintah, Pitra juga meminta aparat penegak hukum (APH) baik Kepolisian maupun Kejaksaan untuk tidak tutup mata.
Ia mencium adanya potensi penyimpangan dalam rantai distribusi. Mulai dari penimbunan, permainan kuota, pengalihan BBM subsidi ke industri, hingga dugaan keterlibatan oknum.
“Kita tidak boleh menuduh tanpa bukti. Tapi kalau ada indikasi mafia minyak bermain, APH wajib lakukan penyelidikan. Jangan sampai SPBU kosong karena stoknya sudah digelapkan duluan di tengah jalan,” kata Pitra.
Pitra menegaskan, penyelidikan harus menyasar hulu hingga hilir. Bukan hanya operator SPBU di level bawah, tapi siapa pemasok, siapa distributor, siapa yang mengatur kuota dan siapa yang menikmati keuntungan ilegal.
“Kalau memang ada mafia, telusuri dari hulu ke hilir. Bongkar jaringannya. Jangan hanya menyasar sopir atau pengecer eceran,” tegasnya.
Negara Harus Hadir dan Transparan
Pitra meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT Pertamina (Persero) dan APH duduk bersama membuat posko pengawasan BBM di wilayah rawan antrean.
Selain itu, ia juga menuntut transparansi stok dan distribusi BBM kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi liar.
“Negara harus hadir. Jangan biarkan masyarakat berjam-jam antre tanpa kepastian. Umumkan stoknya berapa, distribusinya bagaimana, kendalanya di mana. Rakyat butuh kepastian, bukan antrean,” pungkas Pitra.
Pitra menutup pernyataannya dengan prinsip sederhana: BBM harus tersedia, distribusinya harus tepat sasaran, dan jika ada penyimpangan atau mafia, harus ditindak tegas berdasarkan hukum.
“Jangan sampai rakyat yang selalu menjadi korban dari kelangkaan BBM ini,” tutupnya.
Reporter : Edo
