BANYUWANGI lintasjatimnews – Bagi sebagian peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, fluktuasi penghasilan menjadi tantangan dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran tepat waktu. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPJS Kesehatan meluncurkan Program NADI JKN (Menabung Demi Iuran JKN) secara nasional.
Di Banyuwangi, implementasi program ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, Muhammad Masrur Ridwan, dan Executive Manager PT Pos Indonesia Kantor Cabang Banyuwangi, Sesaria Agung Pribadi, di Aula Kantor Pos Cabang Banyuwangi. Penandatanganan tersebut turut disaksikan oleh Deputi Direksi Wilayah VII BPJS Kesehatan, I Made Puja Yasa, serta Senior Manager PT Pos Indonesia Wilayah V, Cecep Priadi Usman.
Deputi Direksi Wilayah VII BPJS Kesehatan, I Made Puja Yasa, mengatakan Banyuwangi dipilih sebagai lokasi awal (pilot project) implementasi NADI JKN karena masih memiliki tantangan dalam tingkat keaktifan peserta. Menurutnya, program ini diharapkan menjadi solusi bagi peserta yang ingin menjaga kepesertaan JKN tetap aktif, namun terkendala kemampuan membayar iuran secara sekaligus.
”Saat ini cakupan kepesertaan JKN secara nasional telah mencapai hampir 98 persen, sedangkan tingkat keaktifannya sekitar 80 persen. Di Jawa Timur cakupan kepesertaan JKN sudah sekitar 97 persen dengan keaktifan 77,85 persen. Artinya, tantangan kita saat ini bukan lagi mengajak masyarakat menjadi peserta, tetapi bagaimana memastikan kepesertaan mereka tetap aktif,” ujar Puja pada Selasa (04/08).
Puja menjelaskan, sebagian besar peserta yang menunggak berasal dari segmen peserta mandiri dengan penghasilan yang tidak menentu. Melalui NADI JKN, peserta dapat menyisihkan sebagian penghasilannya setiap hari, setiap minggu, maupun kapan saja sesuai kemampuan. Ketika saldo tabungan mencukupi, sistem akan secara otomatis mendebit dana tersebut untuk pembayaran iuran JKN.
”Kami memahami tidak semua peserta memiliki penghasilan tetap. Karena itu, NADI JKN memberikan fleksibilitas kepada masyarakat untuk menabung sesuai kemampuan. Dengan cara ini, peserta tidak perlu menunggu memiliki uang dalam jumlah besar untuk membayar iuran sehingga perlindungan kersehatannya tetap terjaga,” jelas Puja.
Puja menambahkan, Banyuwangi dipilih sebagai pilot project karena tingkat keaktifan peserta JKN masih sekitar 53 persen, sementara cakupan kepesertaannya telah mencapai sekitar 89 persen. Ia berharap program ini dapat mendukung target pemerintah meningkatkan tingkat keaktifan peserta JKN menjadi lebih dari 80 persen sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Sementara itu, Senior Manager PT Pos Indonesia Wilayah V, Cecep Priadi Usman, menyatakan PT Pos Indonesia siap mendukung penuh implementasi NADI JKN melalui jaringan layanan yang telah menjangkau hingga pelosok daerah. Menurutnya, skema menabung tersebut sangat sesuai bagi masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap, seperti pekerja informal.
”Masyarakat cukup membuka rekening dengan setoran awal minimal Rp10 ribu. Setelah itu, peserta bebas menabung sesuai kemampuan tanpa biaya administrasi bulanan. Ketika saldo sudah mencukupi, pembayaran iuran JKN akan dilakukan secara otomatis sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terlambat membayar,” ujar Cecep.
Ia menjelaskan, layanan NADI JKN dapat diakses melalui kantor pos, aplikasi Pospay, maupun jaringan Agen Pos. Di Banyuwangi sendiri terdapat 22 kantor pos cabang pembantu dan sekitar 50 Agen Pos yang siap melayani masyarakat hingga tingkat kecamatan dan desa.
”Selain melalui kantor pos, kami juga memiliki jaringan Agen Pos yang dapat menjangkau masyarakat hingga komunitas. Dengan demikian, layanan NADI JKN menjadi lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, Muhammad Masrur Ridwan, mengajak masyarakat, khususnya peserta mandiri, memanfaatkan Program NADI JKN sebagai solusi menjaga kepesertaan tetap aktif. Menurutnya, kebiasaan menyisihkan sebagian penghasilan secara rutin akan membantu peserta menghindari tunggakan iuran.
”Melalui NADI JKN, kami ingin membangun kebiasaan masyarakat untuk menyisihkan sebagian penghasilannya secara rutin. Dengan pembayaran yang lebih terencana, peserta dapat menjaga status kepesertaan JKN tetap aktif sehingga tidak kehilangan hak memperoleh pelayanan kesehatan saat dibutuhkan. Kami berharap kolaborasi BPJS Kesehatan dan PT Pos Indonesia semakin memudahkan masyarakat mengakses layanan pembayaran iuran karena didukung jaringan kantor pos dan agen yang tersebar hingga tingkat kecamatan dan desa,” pungkas Masrur.
Reporter : Rio
