LAMONGAN lintasjatimnews.com – Hukum harus ditegakkan dengan adil kepada siapapun. Hendaknya para penegak hukum menjunjung tinggi hukum berdasar kebenaran, keadilan dan kepatutan etika.
Berantas korupsi dan bentuk penyelewengan lainnya secara massif tanpa pandang siapa dan dari kelompok mana. Harus tegak lurus berdasar kebenaran dan keadilan.
Hal tersebut disampaikan oleh Drs H Tasir MPd mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan dua periode 2003-2014, Senin (01/01/2024)
Mantan Komisioner PANWASKAB Lamongan 2015-2016 berharap di tahun 2024 yang merupakan tahun alih kepemimpinan nasional. Sebagai bagian dari anggota masyarakat kecil ia sangat berharap siapapun pemimpin RI hasil Pemilu 2024, untuk lima tahun kedepan harus benar benar mampu merubah tingkat kesejahteraan masyarakat.
Lanjut bapak dua anak yang masih aktif bertani ini, tentu nasib rakyat yang lebih baik lagi dari hari ini. Rakyat kecil mudah memperoleh sembako dengan harga terjangkau. Hak hak dasar rakyat kecil terpenuhi.
“Layanan pemerintah kepada masyarakat yang cepat dan mudah. Simple, tanpa ribet dan berbelit-belit terpenuhi,” ujar ayah dari Azhar Habibullah dan Khusnatul Mawaddah Al-Habibah ini.
Pada Pemilu 2024 ini, Penyuluh Agama Islam non PNS Kemenag kabupaten Lamongan ini mengingatkan bahwa Pemilu adalah ajang pesta demokrasi rakyat lima tahunan. Ini amanat konstitusional UUD 1945, adalah wajib hukumnya Pemilu harus sukses.
“Tentu sukses penyelenggaraan dan sukses melahirkan Presiden dan Wakil Presiden, wakil wakil rakyat yang menjadi harapan besar rakyat Indonesia. Sosok dan figur yg mampu merubah kondisi masyarakat dan bangsa Indonesia ini lebih baik dan lebih maju lagi dari hari ini,” tegas tenaga Pendidik di Modo Lamongan ini
Ditambahkan aktifis HMI di era 1980 an ini, dari pihak penyelenggara Pemilu mulai dari KPU, BAWASLU, DKPP dan jajarannya dari pusat sampai tingkat TPS harus benar-benar profesional, independen, mandiri, jujur, adil dan tidak cenderung berpihak kepada salah satu kontentan Pemilu.
“Kepada masyarakat Pemilu adalah sarana dan kesempatan berpartisipasi dari hak politik warga negara,” jelas Ketua Lembaga Pengembangan Cabang Dan Ranting (LPCR) PDM Lamongan Periode 2010-2015
Menghadapi tahun politik 2024, terutama Pemilu 14 Februari2024 yang akan datang, kaum muda hendaknya berada di garda depan mengawal proses demokrasi lima tahunan. Secara aktif terutama yang sudah masuk dilembaga penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu atau Pemantau Pemilu,
“Mari kita hibahkan waktu untuk turut serta mengawal proses Pemilu agar berjalan lancar, jurdil, transparan dan akuntable. Sehingga menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang kredible dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan bangsanya,” ujar Ketua Majelis Hikmah Dan Kebijakan Publik PDM Lamongan Periode 2015-2022
Secara umum kepada generasi muda semuanya hendaknya menggunakan hak pilihnya secara bijak. Karena dengan Pemilu kebijakan pemerintah lima tahunan dapat dirumuskan dan pada akhirnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
“Akan lebih baik kah lima tahun kedepan atau sebaliknya, itulah pentingnya bentuk partisipasi politik kita pada Pemilu. Wallahu a’lam bishowab,” pungkas aktifis Pemuda Muhammadiyah era 1990 an ini
Reporter Fathurrahim Syuhadi
