SURABAYA lintasjatimnews – Penanganan dugaan penyalahgunaan solar subsidi di kawasan Pelabuhan Mirah terus menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada Ditpolairud Polda Jawa Timur yang dinilai belum memberikan kejelasan utuh atas proses penindakan yang dilakukan.
Seperti diberitakan sebelumnya, tiga unit truk tangki diduga mengangkut solar bersubsidi masing-masing sekitar 8.000 liter diamankan pada Rabu malam, 22 April 2026. BBM tersebut disebut tidak disalurkan untuk sektor yang berhak, melainkan untuk kebutuhan pengisian kapal di area pelabuhan.
Di tengah berkembangnya berbagai pertanyaan, Direktur Polairud Polda Jatim, Arman Asmara Syarifuddin, memberikan tanggapan awal. Ia menyebut bahwa penanganan perkara berada dalam ranah teknis penegakan hukum.
“Langsung ke Gakkum dalam teknis. Ungkap kasus itu ada teknis lidik maupun sidik, apakah itu dugaan pidana atau tidak. Itu yang menangani Subdit Gakkum,” ujarnya melalui via WhatsApp, Sabtu (2/5).
Ia juga menyarankan agar konfirmasi lebih lanjut dilakukan melalui fungsi kehumasan atau penyidik yang menangani perkara tersebut.
“Silakan untuk penulisan agar ada hak jawab terlebih dahulu ke Humas atau Gakkum yang menangani dugaan permasalahan tersebut. Insya Allah Humas kami akan menghubungi untuk menjawab hal tersebut,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, redaksi menyatakan terbuka untuk memuat klarifikasi resmi sebagai bagian dari hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers. Namun demikian, kerja jurnalistik tetap berjalan secara independen tanpa harus terikat pada pengaturan forum tertentu.
“Silakan kirimkan klarifikasi resmi untuk kami publikasikan secara berimbang,” demikian pernyataan redaksi.
Sementara itu, sejumlah pertanyaan publik masih belum terjawab. Mulai dari status hukum perkara, kejelasan asal dan tujuan distribusi BBM, hingga informasi yang beredar terkait dugaan adanya proses negosiasi dalam penanganan kasus.
Situasi ini menjadi ujian penting bagi transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, khususnya di tengah komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dalam memberantas mafia BBM.
Publik kini menanti langkah konkret dan penjelasan terbuka dari pihak berwenang, agar kepercayaan terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.
(redaksi)
