BANDAR LAMPUNG lintasjatimnews – Muncul dugaan penyalahgunaan Dana Revitalisasi Sekolah Tahun 2025 untuk satuan pendidikan negeri se‑Kota Bandar Lampung.
Berdasarkan hasil investigasi Tim Media PWDPI, proyek yang seharusnya dilaksanakan dengan sistem swakelola, justru dikerjakan langsung oleh pihak dinas melalui rekanan pemborong. Akibatnya, para kepala sekolah tidak mengetahui proses jalannya pengerjaan, dan mereka hanya menerima kunci hasil pekerjaan setelah proyek selesai.
Berdasarkan keterangan sejumlah kepala sekolah, selain persoalan mekanisme pelaksanaan, kualitas hasil pengerjaan proyek tersebut juga diduga tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.
“Pengerjaannya sangat buruk, baru saja selesai bangunan sudah mulai banyak yang rusak. Diduga material dan pengerjaannya asal‑asalan,” ujar salah satu kepala sekolah penerima bantuan yang enggan namanya dipublikasikan, Jumat (20/11/2026).
Narasumber mengatakan, dugaan ini memicu kekhawatiran, mengingat Dana Revitalisasi Sekolah adalah dana publik yang dialokasikan untuk kepentingan pendidikan anak‑anak.
“Kami berharap pihak pengawas dan aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan transparan,”imbuhnya.
Lebih lanjut narasber menjelaskan, tahap pertama Dana Revitalisasi Sekolah 2025 Kota Bandar Lampung, bersumber dari APBN / Anggaran Pemerintah Pusat, disalurkan langsung ke rekening sekolah penerima, dengan skema pelaksanaan yang seharusnya dikelola melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) sekolah masing‑masing, yaitu sistem swakelola.
“Secara keseluruhan, pada tahun 2025 disebutkan sebanyak 18 sekolah di Kota Bandar Lampung yang menerima program revitalisasi, dengan total nilai anggaran sekitar Rp13,66 miliar,” ungkapnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak dinas kota setempat belum dapat dikonfirmasi.
(Tim Media PWDPI)









