LAMONGAN lintasjatimnews – Emansipasi yang suaranya menembus batas zamannya. Namun, pertanyaan yang lebih mendesak hari ini bukan lagi siapa Kartini, melainkan: bagaimana “Kartini masa kini” memaknai kepemimpinan di tengah realitas yang terus berubah?
“Di satu sisi, peluang perempuan untuk memimpin semakin terbuka. Akses pendidikan meningkat, partisipasi kerja meluas, dan representasi perempuan di ruang publik—politik, bisnis, hingga komunitas—terus bertambah. Tetapi di sisi lain, hambatan struktural dan kultural belum sepenuhnya runtuh,” demikian disampaikan Dr. Nurul Badriyah.SE., M. Pd., MM Wakil Rektor II Universitas Islam Lamongan.
Stereotip tentang “kodrat”, beban ganda domestik, serta standar ganda dalam menilai kepemimpinan perempuan masih menjadi realitas yang tidak bisa diabaikan.
Lanjutnya, kepemimpinan perempuan kerap dihadapkan pada paradoks. Ketika tegas, ia dianggap terlalu keras; ketika empatik, ia dinilai kurang kuat. Standar ini jarang dikenakan pada laki-laki. Di sinilah kritik menjadi penting: sistem sosial masih mengukur perempuan dengan parameter yang tidak netral. Maka, perjuangan perempuan hari ini bukan hanya tentang “ikut serta” dalam kepemimpinan, tetapi juga tentang mendefinisikan ulang makna kepemimpinan itu sendiri.
“Kartini masa kini tidak selalu hadir dalam bentuk tokoh besar atau pemimpin formal. Ia bisa berupa perempuan yang memimpin komunitas kecil, menggerakkan perubahan di lingkungannya, atau bahkan mengelola kehidupan keluarga dengan kesadaran kritis. Kepemimpinan tidak lagi semata-mata soal jabatan, tetapi soal pengaruh, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan menciptakan ruang yang adil bagi orang lain,” ungkap aktifis perempuan Lamongan ini.
Namun, romantisasi “perempuan kuat” juga perlu dikritisi. Tidak semua perempuan memiliki akses dan privilese yang sama untuk menjadi pemimpin. Faktor kelas, pendidikan, lokasi geografis, dan bahkan norma lokal sangat menentukan. Perempuan di wilayah urban mungkin memiliki peluang lebih besar dibandingkan mereka yang berada di daerah terpencil. Dengan demikian, narasi Kartini masa kini harus inklusif—tidak hanya merayakan keberhasilan individu, tetapi juga memperjuangkan perubahan sistemik.
Lebih jauh diungkapkan Nurul Badriyah kepemimpinan perempuan hari ini juga menuntut solidaritas. Alih-alih bersaing dalam ruang yang sempit, perempuan perlu membangun jejaring yang saling menguatkan. Tanpa itu, kemajuan yang dicapai akan mudah terfragmentasi dan tidak berkelanjutan.
Pada akhirnya, Kartini masa kini bukanlah bayangan dari masa lalu, melainkan refleksi dari keberanian untuk menantang batas-batas baru. Ia bukan sekadar simbol emansipasi, tetapi agen perubahan yang terus bergerak—di ruang publik maupun privat. Kepemimpinan perempuan hari ini bukan lagi soal membuktikan bahwa perempuan “bisa”, melainkan memastikan bahwa sistem memberi ruang yang adil agar semua perempuan benar-benar dapat bergerak.
Sementara itu kepemimpinan perempuan di era globalisasi memandang bahwa globalisasi bukan hanya tentang peluang; ia juga membawa tantangan baru. Kompetisi menjadi lebih ketat, standar profesional semakin tinggi, dan ekspektasi terhadap pemimpin—termasuk perempuan—menjadi lebih kompleks.
Ditambahkan Nurul Badriyah, perempuan tidak hanya dituntut kompeten secara teknis, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan dinamika lintas budaya, memahami isu global, dan tetap menghadapi tekanan sosial yang seringkali bersifat lokal dan patriarkal. Sehingga tuntutan gaya kepemimpinan yang lebih inklusif dan kolaboratif karakter yang sering dilekatkan pada perempuan.
Banyak penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang empatik, komunikatif, dan partisipatif justru menjadi kekuatan dalam dunia yang semakin terhubung. Perempuan seringkali unggul dalam membangun relasi dan mengelola keberagaman, dua hal yang sangat penting di era global. Namun di sisi lain, kita perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam generalisasi.
“Tidak semua perempuan memiliki gaya kepemimpinan yang sama, dan tidak semua sistem memberi ruang yang adil bagi mereka untuk berkembang,” ujar Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Kepegawaian, dan Keuangan ini
Globalisasi sering kali memperbesar kesenjangan: perempuan yang memiliki akses pendidikan, teknologi, dan jaringan global akan melesat lebih cepat, sementara yang lain tertinggal semakin jauh. Selain itu, globalisasi juga membawa tekanan baru dalam bentuk “standar ganda modern,”
Perempuan diharapkan sukses secara profesional, tetapi tetap memenuhi ekspektasi tradisional dalam keluarga dan masyarakat. Beban ini menciptakan dilema yang jarang dialami oleh laki-laki dalam posisi yang sama. Maka, keberhasilan perempuan dalam kepemimpinan sering kali datang dengan biaya personal yang lebih besar. Di tengah dinamika ini, kepemimpinan perempuan di era globalisasi tidak bisa hanya dipahami sebagai pencapaian individu. Ia harus dilihat sebagai bagian dari perubahan struktural yang lebih luas—termasuk kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, akses pendidikan yang merata, serta budaya kerja yang inklusif.
“Pada akhirnya, kepemimpinan perempuan di era globalisasi adalah tentang negosiasi: antara lokal dan global, antara tradisi dan modernitas, serta antara tuntutan pribadi dan profesional. Perempuan yang mampu menavigasi kompleksitas ini bukan hanya akan bertahan, tetapi juga memimpin dengan cara yang lebih adaptif, inklusif, dan relevan dengan zaman,” pungkas Anggota Dewan Pendidikan Lamongan ini
Reporter Fathurrahim Syuhadi
