LAMONGAN lintasjatimnews.com – Berikan kepastian hukum, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Raja Juli Antoni menyerahkan 15 sertifikat wakaf kepada lembaga dan perkumpulan di Kabupaten Lamongan.
Kegiatan yang bertempat di masjid Al-Mubarok Desa Drajat Kecamatan Paciran dihadiri juga Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mendampingi Wamen ATR. Pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengupayakan agar setiap tanah wakaf di Lamongan memiliki kekuatan hukum.
Memberikan sambutan selamat datang, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan terima kasih atas perhatian Kementerian ATR/BPN dalam memastikan setiap tanah di Lamongan memiliki sertifikat sebagai kekuatan hukum.
Selain PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), Kabupaten Lamongan juga mendorong sertifikasi tanah wakaf agar para lembaga atau perkumpulan mendapatkan kepastian hukum.
“Alhamdulillah pelaksanaan sertifikat wakaf di Lamongan berjalan lancar. Untuk PTSL, berkat kerja keras bersama Kabupaten Lamongan mendapatkan anugerah terbaik PTSL nasional. Tentu kerjasama ini akan terus kita tingkatkan karena sangat bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Bupati Yuhromur
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa sertifikasi wakaf adalah bukti kehadiran negara dalam memfasilitasi lembaga atau perkumpulan menjalankan amal jariyah. Menurut beliau, dengan adanya sertifikat wakaf, akan mengurang risiko sengketa di kemudian hari.
“Konflik pertanahan inilah yang perlu kita atasi dengan kepastian hukum berupa sertifikat. Dalam konteks itu kita juga yakin, bahwa yang akan diwakafkan akan menjadi amal jariyah. Ini bentuk bakti juga untuk orang tua kita, pendahulu kita,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Raja Juli Antoni juga menekankan mengenai komitmen Kementerian ATR dalam sertifikasi tanah wakaf. Hal itu terbukti dari peningkatan sertifikasi tanah wakaf yang signifikan, dari sebelumnya hanya 2.539 sertifikat per tahun pada 2016, menjadi 21.462 sertifikat wakaf per tahun.
“Oleh karena itu, kami mengimbau bila ada musala, Ponpes, Aliyah, apapun, mohon koordinasi dengan Kades dan jajaran di bawah, insyaallah dengan senang hati akan digratiskan untuk sertifikasinya,” pungkas mantan Ketua Umum PP IPM ini
Reporter : Fathurrahim Syuhadi
