SURABAYA (lintasjatimnews.com) – Layanan Digitalisasi Publik yang diciptakan oleh Kantor Kementerian Hukum dan Ham (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Jawa Timur, Jalan Kayoon, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, mendapatkan perhatian dari Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, Agus Widyarta, Senin sore (12/10/2020).
“Dulu sebelum saya masuk Ombudsman, pelayanan Kemenkumham amburadul. Ada pungli dimana mana dan sebagainya. Begitu sudah masuk saya bersama teman teman kanwil kemenkumham berusaha memperbaiki,” ujar Agus Widyarta.
Layanan yang diperbaiki antara lain, Keimigrasian, hingga Lembaga Pemasyarakatan. Usaha tersebut tidaklah sia sia dan mengalami perubahan yang signifikan.
“Reformasi Birokrasi bisa dilaksanakan dengan baik. Terlebih dengan datangnya Krismono membawa pembaruan juga. Seperti inovasi pelayanan terpadu yang ditunjukkan saat ini,” katanya.
Memang, lanjut Agus, layanan yang dilakukan secara online pasti menimbulkan kesan yang bagus. Semua bisa dilakukan di rumah, tidak perlu datang ke kantor, kepastian biaya dan waktu juga jelas.
“Tapi kita tahu tidak semua orang Indonesia melek digital. Dan pada akhirnya ada yang tetap datang di kemenkumham. Namun sudah disediakan petugas yang selalu membantu mengarahkan,” terangnya.
Melalui kerja sama antara Kemenkumham dan Ombudsman Jatim Februari lalu, Agus memberikan berbagai saran maupun masukan. Salah satunya informasi tentang standard pelayanan meliputi maklumat, visi misi, persyaratan, prosedur, dan biaya.
“Semuanya jelas disitu. Tidak mungkin akan ada gratifikasi, pungli, waktunya selesai kapan sudah jelas,” tandasnya.
Jika ada kendala bisa disampaikan langsung lewat layanan pengaduan yang sudah disediakan, untuk memberikan penjelasan secara lengkap. Apabila tidak selesai, Ombudsman dan Kemenkumham selalu bersinergi akan menindak lanjuti bersama sama.
“Sosialisasi layanan kepada masyarakat perlu ditekankan agar mudah memahami dan mengetahui informasi yang terbaru,” pungkasnya. (Ramadhani)
