GRESIK lintasjatimjews.com – Menjalin kemitraan dengan anggota DPR RI Komisi X, Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Sarasehan Pendidikan bertempat di Hotel Aston, Gresik, Kamis (21/09/2023).
Kegiatan sarasehan pendidikan tersebut melibatkan unsur guru dan kepala TK, SD, SMP, dan SMA Negeri di Kabupaten Lamongan sebagai peserta. Adapapun para narasumbernya diantaranya Kepala BBPG Jawa Timur, Drs. Abu Khaer, M.Pd., Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Ir.Munif Syarif, M.M., dan Drs. Debby Kurniawan, S.Kom, Anggota Komisi X DPR RI. Dua narasumber yang lain yang menyajikan best practice Implementasi Kurikulum Merdeka yaitu Sujarno, S.Pd., M.Pd., Kepala SMPN 2 Lamongan dan Mukhi, S.Pd., M.Pd., Kepala SMAN 2 Lamongan
Dalam sambutannya, Kepala Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa BBGP sebagai UPT Ditjen GTK Kemendikbudristek mendapat amanah menyelenggarakan program prioritas nasional yaitu Pendidikan Guru Penggerak (PGP), Pendidikan Sekolah Penggerak (PSP), dan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di wilayah Provinsi Jawa Timur.
Lebih lanjut Abu Khaer memaparkan bahwa BBGP Provinsi Jawa Timur juga mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan pendidikan di daerah dalam menyukseskan program IKM serta program peningkatan kompetensi guru, tenaga kependidikan dan pendidik lainnya.
Kegiatan hari ini dan besok merupakan kegiatan kerjasama kemitraan dengan anggota DPR RI Komisi 10. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Kemendikbudristek, terutama seputar implementasi kurikulum merdeka.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Ir. Munif Syarif dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan mendukung sepenuhnya Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Hal tersebut dibuktikan pada tahun pelajaran 2022/2023 80% SD dan SMP telah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dan Alhamdulillah tahun 2023/2024 telah 100 persen, lanjut Munif.
Lebih lanjut Munif juga mengungkapkan bahwa di Lamongan juga sudah ada 95 sekolah penggerak yang terdiri 44 TK, 43 SD, dan 8 SMP.
Selain itu, Munif juga memaparkan bahwa terkait implementasi kurikulum, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan juga telah melakukan pendampingan dukungan anggaran, memantau perkembangan pemanfaatan PMM, meminimalkan miskonsepsi implementasi kurikulum merdeka dan pelaksanaan P5 (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) aga
.
Munif meyampaikan harapannya tentang tumbuhnya kesediaan guru untuk berkolaborasi mengupdate dan mengupgrade pemahaman teknis IKM. Mengaktifkan kegiatan dalam rangka berkolaborasi dalam komunitas belajar, baik melalui KKG atau MGMP untuk terus belajar, berkarya, dan berbagi inspirasi melalui PMM.
Reporter: m Said
