SURABAYA lintasjatimnews.com – Segenap pengurus dan para anggota asosiasi depo kontainer Indonesia (Asdeki) Jawa Timur, yang berjumlah sekitar 50 orang menggelar rapat kerja nasional, Kamis (23/02/2023) di Surabaya. Adapun semangat yang diusung dalam rapat kerja kali ini. Yaitu: Asdeki siap meraih peluang dan tantangan bisnis logistik tahun 2023.
Ada banyak poin poin yang dibahas dalam rapat tahunan itu. Salah satunya berbagai tantangan yang akan dilalui selama 2023 ini, seperti tantangan melewati four poin 0; tantangan digitalisasi; konektivitas dengan pihak lain, menyempurnakan data secara akurat, dan keselamatan kepada pelanggan terus diperbaiki.
” Memang digitalisasi ini membuat transaksi supaya lebih mudah. Dan dalam 2023 ini memang kondisinya meragukan. Sebab, gejolak dunia yang belum reda. Kita doakan saja semoga stabil,” paparnya.
Ketika ditanya terkait kelangkaan kontainer pada 2020-2021 lalu, Agung -sapaan akrabnya – menjawab jika saat ini kekurangan tersebut sudah mulai normal. Yang memang waktu dulu, lanjut ia, karena kontainer impor banyak yang tidak masuk (sehingga kontainer kekurangan), banyak barang kontainer dikirim ke China, sehingga banyak yang menumpuk di China.
“Kalau harga kontainer di Indonesia itu mahal. Kita pernah punya pabrik kontainer di Jawa Timur tapi berakhir tutup,” beber Agung.
Seperti diketahui kontainer merupakan kuasa perusahaan pelayaran. Baik domestik maupun internasional, sehingga tidak mungkin kontainer domestik dipakai untuk keperluan internasional.
Dan antar perusahaan pelayaran internasional pun tidak bisa saling meminjamkan kontainernya terkecuali sudah ada kerjasama terlebih dahulu. Dan kelangkaan kontainer karena permintaan dan suplainya terjadi tidak seimbang, dan endingnya perusahaan pelayaran menaikkan biaya angkut.
Terkait adanya beberapa jalan rusak di sekitar lokasi depo kontainer, ia menganggap bisa menjadi problem, dan bisa berpengaruh dalam kepadatan lalu lintas dan jalannya pengiriman bisa jadi terlambat, akhirnya bisa mengalami kerugian besar. “Kalau yang membuat jalan rusak memang masalahnya kompleks. Salah satunya volume terlalu berat,” ujarnya.
Ia menceritakan, dalam rapat tersebut juga membahas tentang perijinan verifikasi, banyak yang belum memahami masalah tarif jenis golongan. Ia juga bercerita bahwa Permen Perhubungan Nomor 59 terdapat polemik jika ada pengusaha Depo yang buka di luar provinsi ternyata tidak bisa, nama perusahaan harus beda tidak boleh sama, dan itu yang menentukan gubernur.
Ke depan ia tak lupa akan terus meningkatkan kerjasama dan hubungan yang bahu membahu dan harmonis kepada instansi instansi pemerintah terkait dan juga asosiasi jasa depo terkait.
Reporter Budi
