SURABAYA lintasjatimnews – Ratusan buruh di Jawa Timur ” bergejolak” ,mereka telah menggelar demo di depan gedung Grahadi Surabaya. Massa buruh yang tumplek blek itu membawa spanduk yang berisikan tulisan beberapa tuntuntan.
Ketua DPW FSPMI Provinsi Jawa Timur Jazuli mengatakan ,buruh yang mengikuti aksi berasal dari sejumlah daerah. Mulai dari Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Pasuruan, Kabupaten Tuban Probolinggo, Kabupaten Jember,Lumajang, hingga Banyuwangi.
Massa aksi mulai berangkat dari daerah masing-masing untuk bertemu di titik kumpul utama. Yaitu, di Jalan Frontage Ahmad Yani sekitar pukul 12:00 WIB.
“Kemudian bergerak bersama sama ke Gedung Negara Grahadi,” kata Jazuli dalam keterangannya
Jazuli menyebutkan, buruh menolak dan mengecam rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. Sekarang sudah banyak rakyat susah. Jangan ditambahi susah.
“Kenaikan harga BBM akan mengakibatkan lonjakan inflasi yang diprediksi bisa tembus di angka 6,5%,” ujarnya, Rabu (31/08/2022)
Kenaikan harga BBM akan mengakibatkan inflasi yang tajam, dan harga pertalite yang rencananya dipatok Rp 10.000 akan membuat inflasi tembus di angka 6,5 persen. Sekarang inflasi sudah mencapai 4,9 persen, lonjakan inflasi bisa berdampak ke pelemahan daya beli masyarakat. Apalagi sudah tiga tahun berturut-turut buruh pabrik tidak naik upah minimumnya. Kenaikan harga BBM tidak diimbangi dengan kenaikan upah. Bahkan, lanjutnya, sampai 5 tahun mendatang sesuai UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (omnibus law) hal ini akan membuat daya beli terpuruk anjlok hingga 50% (lima puluh persen).
Lebih-lebih itu ,buruh juga menyoroti risiko terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Karena, kenaikan harga barang-barang yang dipicu oleh tingginya harga energi (BBM) yang naik, akan membebani biaya produksi perusahaan. Yang ujungnya berimbas pada efisiensi dengan cara PHK buruh.
“Pemerintah tidak bisa membandingkan harga BBM di Indonesia dengan negara lain ,”kata Mas Gito
Tanpa melihat income per kapitanya, tidak tepat jika alasan kenaikan pertalite dan solar subsidi karena untuk kelestarian lingkungan. “Faktanya masih banyak industri-industri besar yang masih memakai batu bara dan diesel,” tutur Mas Gito.
Ia menilai sekitar 120( seratus dua puluh) juta pengguna motor dan angkutan umum dari kelas menengah hingga ke bawah sangat terbebani dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Lantas ia menyarankan, agar pemerintah memisahkan pengguna BBM subsidi dan non subsidi. Misalnya, sepeda motor dan angkutan umum tidak mengalami kenaikan harga BBM bersubsidi, kemudian untuk mobil di atas 2005 harus memakai BBM non subsidi. Karena orang kaya rata-rata tidak menggunakan mobil tua.
Reporter. Eko
