TRENGGALEK lintasjatimnews – TNI–Polri bersama Pemerintah Kabupaten Trenggalek memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto terlaksana secara tepat sasaran serta bebas dari celah penyimpangan. Komitmen itu ditegaskan dalam rapat evaluasi MBG yang digelar di Aula Sekda Trenggalek, Senin (20/10/2025).
Rapat dipimpin langsung Dandim 0806/Trenggalek Letkol Inf Isnantyo Roy Saputro, S.H., M.Si., dan dihadiri Kapolres Trenggalek, Sekda, dinas teknis, serta seluruh Kepala Satuan Pendidikan Pemberi Gizi (SPPG). Forum tersebut ditekankan sebagai “rapat kendali mutu nasional”, bukan kegiatan seremonial biasa.
“Program ini bukan bagi-bagi makanan, ini proyek negara menyelamatkan kualitas generasi,” tegas Letkol Roy. Menurutnya, keberhasilan MBG tidak boleh hanya berbasis kuantitas, tetapi harus menjamin kualitas gizi, higienitas, dan rasa aman publik terhadap pangan yang diterima anak-anak.
Dalam laporan Satgas, ditemukan adanya beberapa paket makanan pada titik tertentu yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi dan berpotensi mengganggu kesehatan penerima manfaat. Atas temuan tersebut, Letkol Roy menginstruksikan seluruh Kepala SPPG memperketat quality control dan memastikan laporan dilakukan secara real-time, bukan sekadar formalitas administratif.
Kapolres Trenggalek AKBP Ridwan Maliki, S.H., S.I.K., M.I.K., menegaskan Polri akan turun langsung mengawasi jalur distribusi hingga wilayah terpencil, sekaligus membuka kanal pengaduan masyarakat. “Kalau ada yang coba bermain-main dengan hak anak, kami tidak akan kompromi,” tegasnya.
Sekda Trenggalek Edi Soepriyanto menyampaikan bahwa Pemda langsung menyiapkan langkah korektif berdasarkan hasil rapat, termasuk kemungkinan re-training penyedia dan penataan ulang rantai logistik. “Ini bukan program dana bansos. Ini program martabat bangsa,” ujarnya menegaskan.
Letkol Roy menjelaskan, pola koordinasi TNI–Polri–Pemda akan dibuat dua arah: dari atas melalui komando instruksional, dan dari bawah melalui laporan digital serta partisipasi aktif masyarakat. “Ini komando lapangan, bukan teori powerpoint,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi publik. “Anak-anak harus makan bukan sekadar kenyang, tapi bergizi. Masyarakat tidak boleh pasif. Kalau menemukan makanan kurang layak, dorong, laporkan. Negara hadir,” ungkapnya.
Sejauh ini, Program MBG di Trenggalek telah menjangkau PAUD, TK, SD hingga SMA sederajat yang tersebar di 14 kecamatan dengan karakter wilayah yang sangat beragam, dari pegunungan hingga pesisir. Karena itu, kata Letkol Roy, pendekatan teknis harus adaptif dan tak boleh seragam.
Satgas MBG akan melakukan evaluasi lanjutan secara berkala. Seluruh temuan akan langsung diterjemahkan dalam keputusan operasional di lapangan. Target Kabupaten Trenggalek jelas: tidak hanya menjalankan program nasional, tetapi menjadi benchmark pelaksanaan MBG terbaik di Indonesia.
(feri)
