BANGKALAN lintasjatimnews – Badan Pusat Statistik (BPS) Bangkalan resmi mencanangkan 100 persen Desa Cinta Statistik (Cantik) sebagai langkah strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan.
Acara sosialisasi dan pencanangan tersebut dilaksanakan di di Gedung PKP-RI Bangkalan (Aula Atas) Jln. Panglima Sudirman No 112 a, Pejagan, pada Rabu (9/10/2024)
Insaf santoso, Kepala Bps Bangkalan menjelaskan bahwa program desa cantik merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang berbasis bottom up.
Selain itu, tujuan lain dari program ini ialah untuk meningkatkan kapasitas desa dalam memahami literasi statistik, sehingga desa-desa di Bangkalan memiliki kemampuan mengelola data secara mandiri.
“Tujuannya agar desa ini mempunyai literasi statistik karna kalau sebelumnya data itu dari atas. Sekarang pada pemerintahannya Prabowo ini pembangunannya dari desa, maka dari desa harus bagus dan hanya desa itu yang bisa mendatanya,” jelasnya pada pewarta tikta
Dalam pelaksanaan program ini, BPS mengundang seluruh desa di kabupaten Bangkalan untuk berpartisipasi. Ia juga mengatakan nantinya program pembinaan ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari satu desa ke desa lain yang sudah dinilai mampu dalam pengelolaan data
“Iya, seluruh desa kami undang cuman untuk pembinaannya itu bertahap, kalau satu desa bagus maka pindah ke desa lainnya,” katanya
Disisi lain, Ismet Effendi, Plt Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang juga salah satu dari 3 mitra BPS menegaskan bahwa data statistik yang akurat merupakan salah satu instrumen pendukung yang tidak kalah penting untuk mengentaskan kemiskinan.
Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Bangkalan memiliki tingkat kemiskinan tertinggi kedua di Jawa Timur.
“Statistik ini sangat dibutuhkan oleh pemerintahan Bangkalan karena kemiskinan di Bangkalan ini berada di nomor 2 kabupaten termiskin di Jawa Timur,” tegas ismet pada saat sesi penyampaian materi oleh 3 Mitra BPS Bangkalan
Lebih jauh, Ismet mengungkapkan bahwa anak-anak di Bangkalan cukup banyak yang tidak melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), melainkan ke pondok pesantren, sehingga tercatat sebagai putus sekolah di data BPS.
Menurutnya, hal ini dirasa perlu di data ulang kembali, untuk selanjutnya dikaji ulang oleh Pemkab Bangkalan agar tidak menimbulkan kesalahan data dalam kebijakan pendidikan.
“Karna 50% anak-anak SD di Bangkalan tidak melanjutkan pendidikan ke SMP, akan tetapi lanjut ke Ponpes, dan itu sama BPS di catat berhenti sekolah, dan itu perlu di data ulang,” ungkapnya.
Reporter M.(erv)
