JAKARTA lintasjatimnews — Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan dan pengembangan jaringan perkeretaapian nasional, khususnya proyek Kereta Api Trans Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi (Trans SKS), sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah dan menekan biaya logistik nasional.
Hal tersebut disampaikan Kepala Sub Direktorat Perhubungan M. Ali Irmanda pada Focus Group Discussion (FGD) bertema “Membangun Konektivitas, Memangkas Jarak: Menyongsong Era Baru Perkeretaapian Trans Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi” yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) di Stasiun Sudirman Baru/BNI City, Jakarta, Senin (6/4).
Berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional hingga tahun 2030, pengembangan jaringan perkeretaapian terus ditingkatkan di berbagai wilayah, dengan target antara lain: Sumatera dari 1.871 km menjadi 2.900 km, Kalimantan sepanjang 1.200 km, serta Sulawesi dari 109 km menjadi 734 km. Sementara itu, kebutuhan anggaran pembangunan dan pengembangan perkeretaapian diperkirakan mencapai Rp853 triliun, dengan komposisi pembiayaan sebesar 32 persen dari APBN dan 68 persen dari sumber pembiayaan alternatif.
Pada forum tersebut, M. Ali Irmanda menekankan bahwa pengembangan kereta api, baik untuk angkutan penumpang antarkota maupun logistik, merupakan prioritas strategis nasional yang harus didukung melalui penguatan konektivitas wilayah secara terpadu. Pengembangan jaringan perkeretaapian Trans SKS juga telah memiliki landasan kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Lebih lanjut, Ali mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan melalui sinkronisasi rencana pusat dan daerah, penguatan aksesibilitas kawasan, integrasi antarmoda, penataan ruang, serta percepatan perizinan. “Selain itu, penguatan koordinasi lintas wilayah antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan implementasi proyek ini,” ungkap Ali.
Kemendagri juga menyatakan kesiapan untuk terus mendukung melalui fungsi pembinaan dan koordinasi, khususnya dalam memastikan kesiapan tata ruang, peningkatan aksesibilitas, serta penguatan sinergi lintas sektor dan wilayah.
Pada sesi diskusi, para peserta menekankan bahwa pengembangan Trans SKS tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur rel semata, tetapi juga harus dipandang sebagai pembangunan sistem perkeretaapian yang terintegrasi dengan pusat produksi, pelabuhan, kawasan industri, dan kawasan perkotaan. Pendekatan pembangunan pun perlu dilakukan secara selektif, bertahap, dan berbasis kebutuhan, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing wilayah.
Selain itu, usulan pembentukan task force percepatan pembangunan Trans SKS diharapkan tidak hanya berfokus pada penyusunan kebijakan, tetapi juga berorientasi pada implementasi nyata serta penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan terkait, pengembangan jaringan perkeretaapian Trans Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi diharapkan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
FGD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), Institut Teknologi Sumatera, Masyarakat Transportasi Indonesia, serta sejumlah kementerian/lembaga terkait lainnya.
(mhusni)
