LAMONGAN lintasjatimnew – Wajah Kabupaten Lamongan hari ini tak bisa dilepaskan dari satu tahun perjalanan duet Bupati dan Wakil Bupati, Yes-Dirham. Pasangan ini resmi dilantik pada 20 Februari 2025, bertepatan dengan masa transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto.
Perubahan di tingkat pusat tersebut membawa konsekuensi pada relasi pusat-daerah, model pembangunan, hingga kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak langsung pada pemerintah kabupaten/kota.
Dalam konteks itulah, Yes-Dirham mengawali masa kepemimpinannya. Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan secara nasional membuat ruang fiskal daerah menyempit. Hampir seluruh sektor terdampak, mulai dari belanja pegawai hingga belanja modal untuk pembangunan infrastruktur. Bahkan, berdasarkan laman resmi BPKAD Kabupaten Lamongan, Tahun Anggaran 2025 ditutup dengan defisit sekitar Rp10 miliar.
Menghadapi situasi tersebut, Yes-Dirham mengusung tema pembangunan 2025: “Menguatkan Stabilitas Sosial Ekonomi dan Pengembangan Industri Sektor Unggulan Melalui Perluasan Pasar dan Daya Saing Regional.” Tema ini dinilai sebagai respons atas kebutuhan Lamongan di tengah keterbatasan fiskal.
Namun, pertanyaan mendasar tetap mengemuka: kebijakan ini untuk siapa?
Numan Suhadi, Koordinator JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah) Poros Lamongan, menilai kebijakan publik tak cukup hanya dibaca dari angka statistik. “Kebijakan pemerintah sering kali dinarasikan atas nama kepentingan masyarakat. Tapi publik hari ini semakin cerdas membaca, apakah kebijakan itu benar-benar menghadirkan transformasi sosial atau sekadar kemenangan kelompok tertentu,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan seharusnya menjadi arena transformasi. Dari masyarakat miskin menjadi kelas menengah, dari yang tak berdaya menjadi berdaya, dari kesulitan akses pendidikan menjadi tuntas hingga sarjana, dari mahalnya layanan kesehatan menjadi terjangkau.
“Kalau kebijakan hanya berhenti pada klaim dan pencitraan, maka yang lahir adalah paradoks. Atas nama pembangunan, tapi yang terasa penggusuran. Atas nama kesejahteraan, tapi yang terlihat promosi pribadi,” tegas alumni Universitas Muhammadiyah Malang
Prestasi atau Stagnasi?
Tagline Yes-Dirham “Menjaga Amanah, Menuntaskan yang Tertunda” masih terngiang di benak warga. Pada periode kedua kepemimpinan Bupati Yuhronur Effendi bersama Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara, visi tersebut dilanjutkan dengan semangat “Mewujudkan Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”.
Sejumlah program unggulan dilanjutkan dan diperkuat, seperti Perintis, Lamongan Nyantri, Lamongan Generasi Emas, Ramah Shinta, UMKM Naik Kelas, Young Entrepreneur Success, Yakin Semua Sejahtera, Jamula Mantap, Lamongan Menyala, Lamongan Tangguh, Lamongan Hijau, Desa Pintar, hingga Transformasi Digitalisasi Publik.
Dalam berbagai rilis media pemerintah daerah, capaian satu tahun Yes-Dirham dipaparkan cukup impresif. Tercatat hampir dua ribu tenaga kerja terserap, ratusan wirausaha muda lahir, puluhan UMKM naik kelas, dan 49 produk menembus pasar ekspor. Sebanyak 474 Koperasi Desa Merah Putih telah berbadan hukum, produksi padi mencapai 1.335.099 ton, serta produksi perikanan 129.790 ton.
Di sektor pendidikan, 7.598 beasiswa disalurkan dari jenjang SD hingga S2. Aktivasi RSUD Ki Ageng Brondong juga diklaim memperluas akses layanan kesehatan. Kemantapan jalan kabupaten disebut mencapai 60 persen. Penanganan banjir disalurkan melalui 20.135 bantuan, sementara sektor pariwisata mencatat hampir empat juta kunjungan wisatawan.
Secara statistik, capaian tersebut dapat dikategorikan sebagai prestasi. Namun, persepsi masyarakat tak selalu selaras dengan angka.
“Data itu penting, tapi rasa keadilan dan kesejahteraan yang dirasakan warga jauh lebih penting,” kata Numan Suhadi. “Kalau masih banyak yang merasa sulit mendapat pekerjaan sesuai UMK, UMKM belum tersentuh pembinaan, atau jalan berlubang masih memakan korban, maka wajar jika publik bertanya: ini prestasi atau stagnasi?”
Ia juga menyoroti struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lamongan yang masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di kisaran 30 persen. Isu kesenjangan dan kemiskinan, menurutnya, belum dipaparkan secara detail dan transparan. Di bidang pendidikan, masih ada laporan pungutan berkedok infaq di sekolah negeri serta persoalan putus sekolah yang belum tertangani optimal.
Banjir tahunan di beberapa desa pun masih berulang. Sementara itu, RSUD Ki Ageng Brondong dinilai sebagian masyarakat belum mampu bersaing dengan rumah sakit swasta di sekitarnya. Infrastruktur jalan berlubang juga masih menjadi keluhan yang masif di media sosial.
Berhenti Memoles Diri
Di era keterbukaan informasi, warga semakin kritis. Media sosial menjadi ruang artikulasi suara publik. Netizen tak lagi sekadar penonton, tetapi pengawas aktif jalannya pemerintahan.
“Masyarakat sekarang berani mengulik data, menyampaikan kritik tajam. Kalau ada yang menyebut Yes-Dirham stagnan, jangan langsung defensif. Itu ekspresi realitas yang mereka rasakan,” ujar Pria yang tinggal di Blimbing Brondong ini
Ia berharap momentum Ramadan menjadi refleksi bersama. “Alangkah indahnya bila duet Yes-Dirham secara terbuka mengakui bahwa satu tahun ini mungkin belum sepenuhnya memberikan yang terbaik. Pengakuan itu bukan kelemahan, tapi bentuk kedewasaan politik,” katanya.
Menurutnya, menerima kritik jauh lebih mulia daripada terus memoles citra demi kepentingan elektoral 2030. Terlebih, dinamika politik nasional masih penuh ketidakpastian.
“Saya percaya pemerintahan adalah keluarga besar yang harus menjamin sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan warganya. Kalau itu terpenuhi, rasa memiliki dan kepercayaan diri masyarakat akan tumbuh. Tapi kalau tidak, maka jarak antara pemerintah dan rakyat akan makin lebar,” pungkasnya
Satu tahun Yes-Dirham menjadi cermin: antara angka dan rasa, antara klaim dan kenyataan. Waktu masih panjang, tetapi kepercayaan publik adalah modal paling mahal yang tak bisa dibangun hanya dengan statistik.
Reporter Fathurrahim Syuhadi
