JAKARTA lintasjatimnews – Ada lebih dari 60 kepala negara berkumpul dalam pertemuan Forum Ekonomi Dunia tahunan atau The World Economic Forum’s Annual Meeting, 2026 (WEF) di Davos. Swiss. Davos 2026 adalah pertemuan tingkat tinggi tahunan yang bersejarah. Dengan mengusung tema sebuah Semangat Berdialog (A Spirit of Dialogue), Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto datang untuk menghadirinya. Yang terpenting lagi bagi Indonesia, yaitu Presiden RI Prabowo Subianto akan menjadi salah seorang pembicara utama di WEF 2026.
Para pemimpin dunia ini bertemu atas latar belakang geopolitik yang beragam dalam dekade terakhir.
Dengan munculnya fragmentasi atau keterbelahan dan perubahan teknologi yang cepat mempengaruhi perekonomian dunia.
Pertemuan WEF dihadiri oleh beberapa pemimpin G7, begitu pula sejumlah kepala negara anggota ekonomi G20 dan negara anggota BRICS. Para pemimpin dunia ini juga bertemu dengan kurang lebih 850 pemimpin bisnis (CEO) dan jajarannya dari berbagai kawasan.
Presiden RI juga menyampaikan secara rinci bagaimana upaya Indonesia menyiapkan sektor perekonomian bagi industri di masa depan. Tapi, hal ini merupakan perspektif lain bagi strategi pembangun dalam jangka panjang. Perencanaan program dan prioritas yang tepat adalah kunci untuk meraih tujuan apa yang disebut dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Dalam jangka pendek, yaitu bagaimana pelaksanaan visi-misi Asta Cita sebagai komitmen politik yang telah diusung ketika maju sebagai calon Presiden tahun 2024.
Akhiri Dominasi
Pada kesempatan itu Presiden RI Prabowo Subianto yang diminta secara khusus sebagai pembicara menyampaikan tentang bagaimana perdamaian dan stabilitas politik merupakan hal yang paling berharga dan sebuah kekayaan. Menegaskan, bahwa kedua faktor ini merupakan prasyarat dasar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
Artinya, tanpa memusatkan perhatian pada program pembangunan sumber daya manusia (SDM) akan menjadi permasalahan besar bagi suatu pemerintahan di masa datang.
Khususnya, menghadapi permasalahan kemiskinan atau si miskin dan ketidakberdayaan atau si lemah. Kehadiran negara dan kerjasama antar negara di dunia akan sia-sia belaka jika tak terjadi kemajuan bersama.
Sebagai negara berdaulat, Indonesia menegaskan bahwa perdamaian dan stabilitas politik adalah kekayaan paling berharga dalam pembangunan. Menjadi prasyarat utama negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ini, yaitu pembangunan bagi sebuah negara di seluruh dunia membutuhkan suatu sikap saling pengertian (understanding), kerjasama (cooperation) dan keterlibatan atau kolaborasi (collaboration) dengan visi tunggal kemerdekaan dan perdamaian.
Tidak akan ada pembangunan untuk menanggulangi kemiskinan atau si miskin (the poor) dan ketidakberdayaan atau si lemah (the weak) tanpa adanya hak kemerdekaan dan sikap saling menghargai negara tetangga. Disamping itu, takkan terjadi kesejahteraan tanpa adanya perdamaian, hak terhadap keterjangkauan (akses) dan kesetaraan diantara negara berkembang dan maju.
Sebagai contoh, diera ketidakpastian, yangmana perang masih terus terjadi, disaat yang sama meningkatkan retaknya kepercayaan diantara negara-negara.
Sejarahlah yang telah mengajarkan kita, bahwa perdamaian dan stabilitas adalah kekayaan yang sangat berharga. Terhadap kekayaan yang berharga itulah menjadi kewajiban setiap negara memperhatikan serius untuk saling menjaganya tanpa adanya sikap mendominasi.
Perdamaian dan stabilitas ini juga prasyarat utama dalam “memerangi” kemiskinan dan mengurangi ketidakberdayaan sebelum mencapai kesejahteraan. Sebaliknya, hal inilah yang permasalahan utama dan hambatan dalam mencapai perdamaian dunia sebagai bagian dari hak azasi manusia berdasar pada deklarasi pembentukan organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pasca perang dunia ke-2.
Fakta membuktikan, peperangan dan instabilitas hanya menghasilkan kemiskinan dan kehancuran.
Peningkatan jumlah wilayah yang hancur akan berdampak pada si miskin (the poor) dan si lemah (the weak). Terbukti pada data yang dipublikasikan oleh Bank Dunia (World Bank), pada tahun 2025 terdapat sekitar 8,3 miliar penduduk di dunia.
Sekitar 60 persen atau 4 miliar adalah penduduk miskin yang sebagian besar berada di kawasan Asia dan Afrika. Yangmana, penduduk termiskin di kedua kawasan ini sejumlah 10 negara berada di benua Afrika. Rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan per kapitanya hanya berkisar US$152-752 atau Rp2,508-12,408 juta per tahun. Nyata sekali potret ketimpangan yang terjadi antara negara-negara maju dengan negara berkembang.
Sementara itu, situasi mutakhir dunia menghadapi sebuah tantangan, ditandai oleh konflik yang berkepanjangan dan melemahnya saling kepercayaan antar negara-negara, kelembagaan, dan kebangsaan. Atas perkembangan ini, Presiden RI kembali menegaskan, bahwa takkan ada kesejahteraan tanpa perdamaian dan stabilitas fundamental bagi kepentingan pembangunan ekonomi jangka panjang.
Sebagaimana hal tersebut diperlukan untuk menolong komunitas si miskin dan si lemah di negara-negara berkembang.
Oleh karena itu, pertemuan WEF 2026 adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri dominasi suatu negara atas beberapa negara lain atau yang disebut super power. Dunia tidak membutuhkan dominasi satu negara atas negara-negara berdaulat lain yang justru berdampak negatif atas kesejahteraan rakyatnya. Kedaulatan negara lain harus dihormati tanpa pengaruh dan ancaman embargo atas nama dominasi ekonomi.
Pertemuan Davos adalah momentum krusial bagi pembangunan kerjasama dan kolaborasi diantara negara-negara kawasan dan dunia. Membuat sebuah komitmen tatanan dunia baru (the new world order) melalui kerjasama beragam kutub atau multipolar yang bagi Indonesia dinyatakan sebagai kebijakan politik bertetangga baik (good neigborhood policy).
United States of America (USA) yang dikenal sebagai sebuah negara super power harus mengambil peran penting bagi terciptanya perdamaian dan stabilitas politik dunia melalui penghentian aksi dominasinya.
Mengacu pada pernyataan Presiden RI Prabowo yang mendasarkan perdamaian dan stabilitas dalam mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia bertahun-tahun tidaklah terjadi begitu saja atau sebuah keberuntungan semata.
Kondisi ini merupakan suatu sikap dan hasil dari sebuah pilihan negara bangsa untuk memberikan prioritas pada persatuan dibanding perpecahan, sebagaimana halnya persahabatan dan kolaborasi terhadap konfrontasi.
Perdamaian dan stabilitas Indonesia bertahun-tahun bukanlah suatu hal yang tercipta begitu saja atau alamiah. Telah dilalui melalui upaya serius dan konsisten oleh segenap komponen negara bangsa.
Keadaan itu terjadi disebabkan oleh pilihan bijak rakyat Indonesia yang lebih mendahulukan persatuan dan kesatuan, persahabatan dan kolaborasi lebih utama dibanding perpecahan dan konfrontasi. Sebab, sekali kehilangan kredibilitas itu, maka sangat mahal biaya sosial politik untuk memulihkannya.
Sangat mahal secara internal maupun eksternal atas potensi intervensi politik negara lain dalam memulihkan kembali kepercayaan di dalam negeri maupun komunitas dunia.
Publik dunia berharap, WEF 2026 harus membuat komunike bersama secara positif terkait isu-isu krusial dan faktor kuncinya, khususnya mengatasi dan mengakhiri dominasi dan keserakahan ekonomi suatu negara (greedynomic). Restrukturisasi terkait lima (5) tantangan kunci dunia merupakan hal yang penting dilakukan melalui dialog publik-korporasi swasta (public-private dialogue). Dan kerjasama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) akan lebih menunjukkan kemajuan berarti.
Termasuk, bagaimana upaya yang dapat dibangun untuk menuju kesejahteraan bersama di dunia tanpa batas dan tanpa bersikap menjadi negara yang serakah secara ekonomi.
Dengan lebih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti infrastruktur, sistem pangan, dan ekosistem pembangunan sumber daya alam (SDA) yang lebih berpihak kepada si miskin (the poor) dan si lemah (the weak), tidak hanya untuk si kaya (the have) dan si kuat (the strong) saja. Yaitu, sebuah komitmen tatanan dunia baru yang inklusif, setara sederajat tanpa eksploitasi manusia atas manusia (exploitation de l’homme par l’homme) dengan menempatkan hak hakiki kemanusiaan diatas segala hal.
Reporter : Edo
