LAMPUNG UTARA lintasjatimnews – Ketua Umum Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M. Nurullah RS, kritik klarifikasi yang disampaikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sindang Sari terkait kasus dugaan makanan tidak layak konsumsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 3 Sindang Sari, Lampung Utara.
“Klarifikasi yang disampaikan pihak SPPG saat ini masih terasa setengah hati dan belum menjawab seluruh keraguan publik,” ujar Ketum PWDPI dalam siaran pers yang diterima Rabu (15/1/26).
Menurutnya, klaim bahwa seluruh proses sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) perlu didukung dengan bukti konkret, bukan hanya pernyataan lisan.
“Kita perlu melihat dokumentasi lengkap mulai dari proses pembelian bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga pemantauan kondisi makanan sebelum dan sesudah pendistribusian. Transparansi total adalah kunci untuk membangun kepercayaan kembali masyarakat terhadap program MBG,” tegasnya.
Ketum PWDPI juga menyoroti keluhan sakit perut, mual, dan pusing yang dialami sejumlah siswa sebagai bukti bahwa ada sesuatu yang perlu diteliti lebih mendalam.
“Tidak mungkin sekelompok siswa mengalami keluhan serupa tanpa alasan. Pengecekan awal yang menyatakan aman perlu diikuti dengan hasil uji sampel yang jelas dan dapat diakses publik, bukan hanya informasi yang disampaikan secara sepihak,” katanya.
Selain itu, ia menegaskan bahwa program MBG memiliki peran krusial dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, termasuk mereka yang memiliki disabilitas atau berasal dari keluarga kurang mampu.
“Kita tidak bisa mengizinkan program yang bertujuan baik ini tercoreng karena kurangnya pengawasan dan transparansi. Pihak terkait harus segera membentuk tim independen untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan mengumumkan hasilnya secara terbuka,” pungkasnya.
PWDPI juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terus mengawasi pelaksanaan program MBG di berbagai daerah, agar setiap anak Indonesia mendapatkan haknya akan makanan bergizi dan aman.
(Tim Media Group PWDPI).
