TRENGGALEK lintasjatimnews – Kodim 0806/Trenggalek bersama Polres Trenggalek menggelar patroli gabungan berskala besar pada Rabu (3/9/2025) untuk merespons rentetan aksi anarkis yang mengguncang beberapa wilayah di Indonesia beberapa hari terakhir. Titik kumpul operasi dimulai di Mapolres Trenggalek sebelum rombongan bergerak menyisir sejumlah lokasi strategis di Kecamatan Trenggalek menggunakan kendaraan bermotor taktis dan motor trail.
Letda Inf Anom Jatmiko, Pasi Ops Kodim 0806/Trenggalek, menegaskan penguatan patroli bersifat antisipatif dan preventif, bukan langkah represif. Keputusan ini diambil berdasarkan perkembangan situasi nasional yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). “Patroli ini bagian dari upaya pencegahan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk melakukan tindakan anarkis,” kata Letda Anom.
Kapolres Trenggalek AKBP Ridwan Maliki menyatakan patroli gabungan melibatkan personel Polres, TNI dari Kodim 0806, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), serta Banser. Kolaborasi lintas instansi dirancang agar pemantauan dan penanganan situasi berlangsung terpadu, cepat, dan proporsional, sekaligus memaksimalkan penggunaan sumber daya logistik dan komunikasi antarunit.
Rute patroli difokuskan pada titik-titik yang dinilai rawan, termasuk pusat keramaian, perempatan strategis, fasilitas pelayanan publik, pasar tradisional, terminal, tempat ibadah, dan akses menuju kantor pemerintahan. Selain pemeriksaan fisik, tim juga melakukan pendekatan dialogis kepada warga di pos-pos yang dilewati untuk menyerap informasi lokal dan meredam potensi eskalasi.
Hingga laporan ini disusun, kondisi wilayah Trenggalek dinilai aman dan terkendali. Menurut Pasi Ops, tidak ditemukan indikasi pengorganisasian massa skala besar di wilayah teritorial Kodim 0806. Meski demikian, intensitas pengawasan dan kesiapan pasukan tetap ditingkatkan agar aparat dapat merespons dengan cepat bila terjadi perkembangan situasi.
Koramil di seluruh jajaran Kodim 0806 diperintahkan meningkatkan koordinasi dengan Polsek setempat untuk menjaga fasilitas umum. Sinergi ini menekankan pengamanan fisik serta kegiatan persuasif dan sosialisasi kepada warga untuk menjaga ketenangan dan mencegah penyebaran desas-desus yang dapat memicu kepanikan.
Banser dan Satpol PP diberi peran konkret dalam operasi: Banser berfokus pada pendekatan sosial-keagamaan dan mitigasi konflik antarkelompok, sementara Satpol PP membantu penertiban ruang publik. Dishub bertugas mengatur arus lalu lintas di titik-titik yang berpotensi tersendat akibat konsentrasi aparat atau aktivitas masyarakat, sehingga mobilitas warga tetap terjaga.
Aparat menegaskan komitmen pada standar profesionalisme dan penegakan hukum yang proporsional, serta penghormatan terhadap hak sipil warga. Untuk memudahkan komunikasi, posko gabungan didirikan di beberapa titik strategis; masyarakat dapat melaporkan indikasi gangguan melalui jalur pengaduan yang diumumkan di kanal resmi pemerintah daerah dan media lokal.
Pemerintah daerah bersama aparat keamanan mengimbau warga tetap tenang, tidak mudah terprovokasi informasi tidak terverifikasi, serta aktif berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan. Kepala daerah meminta tokoh masyarakat, pemuka agama, dan organisasi masyarakat ikut menyebarkan informasi akurat dan menahan diri dari tindakan yang dapat memicu kerumunan berisiko.
Reporter: feri