SURABAYA lintasjatimnews – Asosiasi Guru Madrasah Indonesia (AGMI) Provinsi Jawa Timur menyampaikan aspirasi kepada Komisi E DPRD Propinsi Jawa Timur, Kamis (24/4/2025)
Dalam pertemuan tersebut dihadiri wakil ketua komisi E Hikmah Bafagih dan anggota, perwakilan Kemenag Jawa Timur, Kemen dikdasmen Jawa Timur, Bappeda Jawa Timur. Organisasi profesi keguruan yaitu AGMI dan PGMI.
Ketua AGMI Jawa Timur Tosari S.Ag menyampaikan terima kasih kepada komisi E yang sudah memberikan ijin menyampaikan uneg uneg guru madrasah swasta di Jawa Timur.
Dari AGMI Jawa Timur dihadiri semua pengurus AGMI PW Jatim dan perwakilan 25 pengurus kabupaten di Jawa Timur
Menurut Tosari S.Ag madrasah swasta di Jawa Timur adalah madrasah swasta terbanyak di Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Jawa Timur harus memiliki perhatian yang sama seperti sekolah umum.
Dalam pertemuan tersebut Tosari S. Ag selaku ketua AGMI PW Jatim menyampaikan 8 point yang harus segera ditindak lanjuti oleh komisi E yang meliputi PPPK untuk guru madrasah swasta dan ditempatkan di madrasah masing-masing.
Selanjutnya, APBD Pemda Jatim untuk madrasah, BOS dan BOSDA untuk madrasah, PIP, insentif untuk guru madrasah di Jatim dan dana hibah yang hanya di berikan dua tahun sekali.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan Ketua AGMI Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Hikmah Bafaqih, menyatakan bahwa keberadaan madrasah masih menghadapi perlakuan yang diskriminatif dibandingkan sekolah umum.
Selanjutnya beliau juga memberikan kesempatan pada instansi terkait untuk menanggi langsung 8 point usulan dari AGMI tersebut.
Menurut Hikmah, AGMI dan PGMI telah berinisiatif untuk mengetuk pintu DPRD Jawa Timur khususnya Komisi E agar turut mendorong percepatan respons terhadap kebutuhan madrasah. Ia menilai perlakuan negara terhadap madrasah selama ini belum setara dengan sekolah umum, baik dari segi kebijakan maupun fasilitasnya.
Wakil Ketua Komisi E juga meminta dinas terkait yaitu Kemenag Kanwil dan Dikdasmen Jawa Timur untuk selalu berkoordinasi minimal 6 bulan sekali terkait sekolah dan madrasah
Selain itu, Tosari yang lahir di probolinggo 11 Juli 1974 juga meminta agar pembayaran TPG sesuai juknis yaitu tiap bulan dan dibayarkan serentak pada waktu yang sama.
“Sehingga guru penerima TPG tidak berharap harap cemas,” pungkasnya
Reporter Fathurrahim Syuhadi
