JAKARTA lintasjatimnews – Angka kematian ibu (AKI) masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Berdasarkan data Long Form Sensus Penduduk 2020, AKI di Indonesia mencapai 189 kematian per 100.000 kelahiran hidup.
Untuk menekan angka ini, pemerintah terus memperkuat strategi perencanaan dan penganggaran kesehatan reproduksi yang lebih terintegrasi.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menegaskan bahwa penurunan AKI menjadi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Upaya ini tertuang dalam Prioritas Nasional (PN 4), yang mencakup penguatan pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, serta kesetaraan gender.
“Upaya pemerintah dalam menekan angka kematian ibu telah menjadi bagian dari prioritas nasional, dengan fokus pada penguatan SDM, sains, teknologi, dan kesehatan,”katanya.
Hal itu disampaikan dalam sambutan penutupan acara Sosialisasi Pelaksanaan Training of Trainers (ToT) dan Bimbingan Teknis serta Launching Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri (P2-PDN) Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT-Kespro) di BPSDM Kemendagri, Kamis (13/2/2025) secara hybrid.
Restuardy Daud menjelaskan bahwa sejak 2016, Pemerintah RI bersama UNFPA telah menginisiasi program perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi. Program ini telah diuji coba di 3 kabupaten pada periode 2016–2020 dan diperluas ke 5 kabupaten tambahan pada periode 2021–2025.
Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa perencanaan program kesehatan reproduksi di daerah masih belum optimal.
Beberapa tantangan yang diidentifikasi antara lain kurangnya prioritas terhadap program ini serta lemahnya koordinasi lintas sektor.
“Dalam konteks perencanaan program kespro, kami menilai daerah masih menghadapi tantangan, baik dari segi prioritas maupun koordinasi antar sektor. Program ini perlu melibatkan lebih banyak aktor pembangunan agar dapat berjalan lebih efektif,”tegasnya.
Sebagai langkah awal dalam memperbaiki perencanaan Kespro di daerah, peningkatan kapasitas SDM menjadi prioritas utama.
“Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah pengembangan kompetensi perencana daerah agar program Kespro bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,”jelas Restuardy Daud.
Untuk itu, TOT dan Bimbingan Teknis PPT-Kespro 2025 akan dimulai dengan Batch I mencakup 7 provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
Program tersebut akan terus berlangsung secara bertahap hingga 2029 dengan setiap batch mencakup 7–8 provinsi.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono, menambahkan bahwa Kemendagri memiliki peran strategis dalam membina pemerintah daerah melalui fasilitasi teknis dan peningkatan kompetensi SDM.
“Perencanaan yang baik memerlukan SDM yang mumpuni. Oleh karena itu, kami memastikan bahwa aparatur daerah mendapatkan pelatihan yang tepat agar dapat menyusun kebijakan kesehatan reproduksi yang lebih efektif,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, UNFPA Representative Indonesia, Hassan Mohtashami, turut mengapresiasi kerja sama Ditjen Bina Bangda dan BPSDM Kemendagri dalam upaya ini.
“Peningkatan kapasitas SDM melalui P2-PDN dan pelatihan teknis akan membantu memperkuat perencanaan dan penganggaran kesehatan reproduksi hingga tingkat desa,” ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa pelatihan dan P2-PDN dapat menyasar isu strategis lainnya seperti kesehatan reproduksi, kekerasan berbasis gender, serta kesehatan ibu dan anak.
Reporter: ahmadh
