MOJOKERTO lintasjatimnews – Direktur CV. RF Bersaudara, Rizki Id’har Anwar akhirnya resmi melaporkan 3 (tiga) oknum LSM SRI dan warga ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur pada Selasa (15/10) sore. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif LBH Djawa Dwipa, Hadi Purwanto, S.T., S.H. saat memberikan konferensi pers kepada awak media dikantornya pada Rabu (16/10/34) sore.
“CV. RF Bersaudara telah resmi menunjuk LBH Djawa Dwipa selaku kuasa dalam penanganan perkara ini. Pak Rizki Id’har Anwar Direktur CV. RF Bersaudara pada hari Selasa sore kemarin, memang telah resmi melaporkan 3 (tiga) oknum LSM SRI yaitu Mar, Dian, Susan dan Soul Brewok warga Dusun Sawoan yang diduga sebagai aktor intelektual dalam kerusuhan di lahan perusahaan pada 13 September 2024 kemarin,” jelas Hadi Purwanto, S.T.,S.H. yang juga merangkap menjadi juru bicara resmi LBH Djawa Dwipa tersebut.
Hadi menerangkan bahwasanya Pak Rizki Id’har Anwar tidak tega untuk melaporkan hal ini ke pihak kepolisian akan tetapi karena ulah mereka yang sudah anarkis dengan cara memprovokasi warga untuk melakukan aksi kekerasan terhadap karyawannya yaitu Muhamad Aris selaku operator excavator yang sedang bekerja melakukan penataan dan perbaikan jalan di lahan perusahaan yang berada di Desa Sawo Kutorejo dengan cara melakukan pelemparan batu terhadap operator dan alat berat, pencekikan operator, pengancaman akan dibakar dan dibunuh disamping itu menutup jalan dengan penghadang jalan yang terbuat dari bambu di lahan milik perusahaan, sehingga perbuatan mereka sudah tidak dapat dimaafkan lagi.
Terang Hadi, patut diketahui bahwa CV. RF Bersaudara telah memiliki izin IUP Pertambangan yang diterbitkan secara sah dan resmi oleh pemerintah pada 26 September 2023. Seharusnya mereka tidak melakukan tindakan anarkis seperti itu.
“Kami prihatin terkait sikap oknum LSM ini. Harusnya mereka bisa mengedukasi masyarakat bahwasanya kalau kegiatan tambang tersebut telah memiliki IUP Pertambangan sehingga sah-sah saja perusahaan ini melakukan aktivitas. Bukan memberi arahan dan nasehat yang tidak baik sehingga menyulut rasa emosi dan marah warga setempat sehingga melakukan kekerasan dan pengerusakan yang akhirnya akan berurusan dengan kepolisian,”papar pria yang sedang menyelesaikan program magister hukum di salah satu universitas ternama di Surabaya ini.
Dalam laporan tersebut, para terlapor dijerat dengan Pasal 162 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
“LBH Djawa Dwipa telah menunjuk Advokat Eko Putro Sodiq, S.H. selaku ketua tim advokasi LBH Djawa Dwipa dalam menangani perkara ini, “ jelas Hadi.
Hadi juga menghimbau dan menasehati warga Dusun Sawoan khususnya dan warga Desa Sawo pada umumnya untuk tidak mudah percaya aksi propaganda oknum LSM ini karena tetap yang dirugikan adalah warga sendiri.
“Kredibilitas LSM ini meragukan. Sebagai aktivis lingkungan harusnya mereka bisa dijadikan teladan dan panutan. Sementara fakta yang ada, di desa dimana LSM ini beralamatkan di salah satu desa di Kecamatan Gondang, banyak tambang illegal beroperasi hingga saat ini, akan tetapi LSM ini hanya diam saja. Sementara di Desa Sawo, CV. RF Bersaudara telah mempunyai IUP Pertambangan, ironisnya LSM ini selalu memprovokasi warga dengan ujaran kebencian dan permusuhan. Kasihan warga Sawoan yang telah terprovokasi ulah oknum LSM ini apalagi kalau sampai mengeluarkan pendanaan buat oknum LSM ini yang ujung-ujungnya warga tetap akan dijadikan tumbal mereka apabila terjadi persoalan hukum dan pada akhirnya oknum LSM ini akan pergi meninggalkan warga Sawoan saat nanti proses hukum berlangsung,” imbuh Hadi dengan penuh rasa prihatin akan ulah oknum LSM ini.
Advokat Eko Puto Sodiq, S.H. selaku ketua tim advokasi dari LBH Djawa Dwipa.
Sementara itu, Advokat Eko Puto Sodiq, S.H. selaku ketua tim advokasi dari LBH Djawa Dwipa saat memberikan klarifikasi menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada maaf lagi bagi oknum LSM ini karena ulah mereka sudah mengarah ke tindakan anarkis yang membahayakan bagi keselamatan pekerja CV. RF Bersaudara.
“Dalam Pasal 162 sudah sangat jelas unsurnya bahwa setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP Pertambangan adalah merupakan sebuah tindak pidana,” terang Eko dengan tegas.
Sementara dalam laporan tersebut, Eko menyampaikan fakta-fakta yang terjadi yaitu :
Melakukan kekerasan terhadap MUHAMAD ARIS selaku operator Alat Berat/Excavator Merk : KOBELCO Model: SK200-10 Serial Number : YN15431750 dengan cara melemparinya memakai benda batu dan batu bata, melakukan pencekikan lehernya serta melakukan pengancaman akan“diobong” (dibakar) dan“dipateni” (dibunuh) apabila tidak memenuhi tuntutan pihak Terlapor yaitu mengusir atau mengeluarkan Alat Berat/Excavator dari wilayah Desa Sawo;
Melakukan kekerasan terhadap sebuah operator Alat Berat/Excavator Merk : KOBELCO Model: SK200-10 Serial Number : YN15431750 dengan cara melemparinya memakai benda batu dan batu bata serta melakukan pengancaman akan “diobong” (dibakar) apabila tidak memenuhi tuntutan pihak Terlapor yaitu mengusir atau mengeluarkan Alat Berat/Excavator dari wilayah Desa Sawo;
Membuat penghadang jalan dengan menancapkan bambu-bambu ditengah area jalan di lahan milik perusahaan dengan tujuan agar Alat Berat/Excavator tidak bisa memasuki lokasi jalan milik perusahaan;
Memasang beberapa banner di sekitar lokasi lahan milik perusahaan yang bertuliskan kalimat yang seolah-olah kegiatan kami adalah merusak lingkungan;
“Kami dari LBH Djawa Dwipa sangat optimis dapat memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi kilennya. Dan sekali lagi tidak ada ruang maaf bagi oknum-oknum ini yang telah tega memprovokasi warga yang lugu dan tidak tahu apa-apa dengan ujaran kebencian dan permusuhan untuk melakukan tindakan anarkis, “ akhir Eko saat mengakhiri klarifikasinya dihadapan awak media.
Sebelumnya diberitakan, Ketua LSM Srikandi (Serikat Konservasi Lingkungan Hidup), Sumartik saat dikonfirmasi membantah jika warga Desa Sawo berbuat anarkis.
Menurutnya, tidak ada warga yang menganiaya operator excavator, bahkan mengancam akan membakar dan membunuh.
“Memang warga Desa Sawoan tidak setuju dengan adanya galian C, mereka kompak. Namun tidak ada warga yang mencekik operator, hanya menyuruhnya untuk pergi,” jelas Sumartik di Cafe Mie Djutek Kota Mojokerto, Rabu (9/10/2024).
Sumartik keberatan jika dirinya dituduh sebagai provokator. Padahal dirinya mengaku tidak ada di lokasi saat kejadian demo warga Sawoan.
“Kulo (saya) dituduh provokator, apa waktu kejadian itu tanya masyarakat kalau saya di sana. Ndak ada saya di sana pak, di sana ndak ada saya sama sekali,” tandas Sumartik.
Lebih lanjut ia menjelaskan, pihaknya telah mendampingi warga sejak dua tahun lalu. Warga kompak, bahwa tidak boleh ada pengusaha masuk di dusun tersebut.
“Malah sebelum saya mendampingi dua tahun yang lalu, itu sudah gejolak pak di situ. Pokoknya masyarakat kompak, menyala, nggak bisa pengusaha masuk, nggak bisa, saya jamin. Mereka semakin berani, karena punya pengalaman. Mungkin dengan adanya saya dua tahun tutup, lima bulan lalu ada pengusaha berusaha masuk diusir dan keluar,” terang Sumartik.
Sumartik menjelaskan, kejadian bermula pada tanggal 11,12,13 September 2024 ada alat berat masuk malam, selanjutnya keesokan harinya ada masyarakat Dusun Sawoan Kutorejo kabupaten Mojokerto yang telpon dan juga ada beberapa warga yang datang ke rumah. Atas kejadian tersebut kita melakukan koordinasi dengan pihak Polsek setempat untuk proses pemantauan dan pengamanan dari aparat penegak hukum (APH), akan tetapi setelah di cek dari warga tidak adanya pihak kepolisian yang berjaga.
Lanjutnya, pada hari pertama tanggal 11/9/2024, alat berat di hadang warga sekitar pukul 14.00 WIB, akan tetapi saya (Sumartik) tidak hadir di lokasi. Menurut informasi dari warga di lokasi ada Wahyu, selaku orang yang ada di proyek galian tersebut dan saat di tanya mengenai surat ijin di jawab perijinan turunnya dari atas.
Pada hari kedua tanggal 12/9/2024, mendapat informasi kembali dan saya (sumartik) berkordinasi dengan pihak kepolisian untuk proses pengamanan dan pemantauan. Sekitar pukul 14.00 WIB alat berat sudah mundur.
Pada hari ke tiga tanggal 13/9/2024 terjadi gejolak lagi karena warga sekitar tidak mau lingkungannya di rusak karena buat makan buat anak cucu. Atas desakan warga tersebut saya (sumartik) datang ke lokasi kejadian dan terlihat warga masih berkumpul serta alat berat sudah minggir.
“Coba kita dikatakan demo, kita bukan demo kita juga bukan memulai karena di sini saya sebagai pendamping saja, semua aksi itu merupakan spontanitas dari warga untuk mencegah atau menghadang,” jelasnya.
Disinggung mengenai bukti penunjang adanya pelaporan Pendampingan oleh warga Sumartik mengungkapkan tidak ada karena semua dari lisan atau omongan saja, akan tetapi kita punya surat kuasa yang dibuat dua tahun lalu sebelum kejadian ini kita sudah mengantisipasi buat pembaharuan surat kuasa.
“Atas kejadian ini kami berharap kedepannya pihak APH dan dinas terkait untuk ijin tambang galian ilegal harus di perhatikan dampak AMDAL dan terutama sosialisasi terhadap warga sekitar,” ungkapnya.
(Red)
