PROBOLINGGO lintasjatimnews.com – Pengamat Politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Najib Salim Attamimi menilai kalau Golkar seyogyanya harus berhati-hati dalam memilih koalisi. Sebab, dinamika politik menjelang pemilihan Presiden dan legislatif 2024 kian menghangat pasca PDI Pejuangan mengumumkan calon presidennya pada 21 April 2023.
Pengumuman resmi Capres PDI Perjuangan ini, yang jelas sangat mempengaruhi koalisi-koalisi partai politik yang telah ada saat ini. Perlu diketahui, Tiga koalisi besar, yaitu koalisi Perubahan yaitu Partai Nasdem, PKS dan Demokrat, Koalisi Indonesia Baru yaitu Partai Golkar, PPP dan PAN serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yaitu
Partai Gerindra dan PKB.
“Kini menghadapi ujian ikatan koalisi diantara mereka,” kata Founder Al-Hassanah Foundation Probolinggo, Habib Najib Salim Attamimi.
Menurutnya, PDI Perjuangan dalam perolehan kursi legislatif di Senayan atau DPR RI, sudah melebihi 20 persen hingga dapat mengusung capres sendiri, belum memiliki koalisi. Sehingga, sikap PDI Perjuangan dibawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri ini yang konsisten mengusung capres dari kader partai sendiri.
“Membuat partai berlogo kepala banteng moncong putih ini unggul di sejumlah survai elektabilitas parpol,”ujarnya.
Selain itu masih kata Habib Najib Salim Attamimi, kalau peluang berkoalisi kini terbuka dengan PDI Perjuangan untuk mengisi posisi cawapresnya. Sedangkan koalisi perubahan hingga kini masih tetap konsisten mengusung Capres Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI. “Meskipun nama Cawapresnya belum juga diumumkan,”ungkapnya.
Sementara Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya berusaha menjaga soliditas dua partai dengan satu formula
paket. Prabowo sebagai Capres dan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres.
Namun koalisi ini dibayangi pengalaman buruk sikap politik Partai Gerindra yang berpindah haluan pasca kalah di pemilu presiden tahun 2019. Dimana, Partai Gerindra yang semula menjadi opisisi, berubah menjadi pendukung pemerintah dengan Prabowo duduk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Gotong Royong dan perubahan sikap ini sangat mengecewakan pendukung Prabowo.
Kubu yang mengalami ‘guncangan’ masih kata Habib Najib Salim Attamimi justru KIB karena dua anggotanya yaitu PAN dan PPP menunjukkan sikap berpaling ke pilihan lain. Padahal lokomotif koalisi ini adalah Partai Golkar yang menjadi partai kedua pemenang pemilu 2019 dan telah menetapkan ketua umumnya sebagai calon Presiden.
Namun nama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto belum cukup meyakinkan kolega koalisinya. Apalagi, PPP secara resmi bahkan
mengumumkan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sebagai Capres mereka. PAN pun melalui ketua umumnya beberapa kali memberikan sinyal memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo.
Sikap ini, menurut Founder Al Hassanah Foundation Najib Salim Attamimi, mencederai semangat kebersamaan yang seharusnya terbangun dalam koalisi.“Setidaknya ada komunikasi,
jangan bertindak tanpa omong dulu dengan rekan koalisinya,”ungkapnya.
Akibat tidak adanya kekompakan diantara anggota koalisi, partai-partai politik memberikan kesan kuat kepada publik.Sehingga, mereka tidak konsisten dalam berpolitik.
“Bukannya memikirkan platform atau
program untuk menjadi kekuatan koalisi malah sibuk mencari peluang untuk mengamankan posisi di tahun 2024,” lanjut Najib yang membandingkan sikap partai di negara-negara Eropa dalam berkoalisi.
Dalam politik, sikap partai-partai yang tidak konsisten ini berbahaya untuk
rekan koalisi, juga bagi pemilih. Pemilih hanya dijadikan stempel, bukan suara atau
kepentingan untuk diperjuangkan.
Memang banyak pihak menilai relasi internal koalisi saat ini masih cair. Koalisi yang terbentuk bisa berlanjut, bisa bubar atau bahkan muncul koalisi baru dalam perjalanan menuju 2024.
Karenanya penting bagi partai-partai yang konsisten dalam memilih rekan
koalisinya dan masyarakat ketika memilih partai yang didukungnya. “Berkoalisi ini harus punya keyakinan dan kebersamaan, Partai Golkar harus berhati-hati memilih rekan koalisi,” pungkasnya.
Reporter rebudi
