LAMONGAN (lintasjatimnews) – Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Lamongan terhadap Nota Keuangan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa (24/8/2021).
Perubahan formasi APBD tahun 2021 tak lepas dari melemahnya ekonomi Lamongan akibat dari wabah pandemi Covid-19. Pendapatan daerah mengalami penurunan dari berbagai sektor.
Kondisi ini sangat dipahami berbagai fraksi di DPRD Lamongan seperti yang diungkapkan juru bicara Fraksi Partai Persatuan Nasional Rakyat Indonesia (PNRI) Mutoyo, bahwa pihaknya cukup memahami kondisi menurunnya pendapatan ekonomi yang terjadi akibat dari wabah pandemi Covid-19
Hal senada diungkapkan jubir Fraksi Partai Gerindra Imam Fadlli, pihaknya cukup memahami kondisi ekonomi Lamongan akibat pandemi, namun tetap berharap agar pemerintah terus mensosialisasikan kepada masyarakat terlebih kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, sehingga pendapatan pajak daerah dapat meningkat.
Sedangkan Matlubur Rifa’, jubir Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berharap pemerintah dapat mengoptimalkan objek pemungutan pajak dan retribusi daerah serta perbaikan sistem pemungutan retribusi. Sehingga sistem pemungutan mudah dikontrol dan terukur.
Sementara itu, terkait peningkatan rencana belanja daerah,
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang dijurubicarai Abdul Aziz mengungkapkan apresiasi tinggi terhadap keseriusan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19 dan percepatan pelaksanaan vaksin. Baik dengan bentuk pemenuhan insentif dan pemenuhan dukungan mobilitas serta distribusi vaksin.
Fraksi Partai Demokrat melalui jubirnya, Sri Setyowati juga mengungkapkan harapannya agar pemerintah daerah mengoptimalkan anggaran agar tepat sasaran. Sesuai fokus utama APBD 2021, anggaran dititikberatkan pada bidang kesehatan hingga bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi sehingga bantuan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang disampaikan Ratna Mutia Marhaeni dan Sholihin menyoroti pembiayaan daerah. Menurut fraksinya, seharusnya terdapat target-target pelampauan penerimaan kembali yang berasal dari kelompok PAD, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diuraikan sampai ke jenis pendapatan.
Lanjutnya, termasuk juga pada penghematan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer sampai ke jenis belanja. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021di ruang Rapat Paripurna DPRD dihadiri juga Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama Wabup Abdul Rouf (Fathurrahim Syuhadi)
