SURABAYA (lintasjatimnews.com) – Mengantisipasi peningkatan korban pandemi, Komisi E menggelar hearing dengan Satgas Covid-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. (10/06/2021).
Dalam rapat ini Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih mengatakan, penanganan pandemi di Kabupaten Bangkalan harus dilakukan secara khusus. Di mana masyarakat khawatir saat diisolasi di rumah sakit.
Hikmah mengatakan, perlu ada pendampingan dari lembaga dinas saat warga isolasi mandiri. Masyarakat jangan dibiarkan sendiri tanpa dilakukan pendampingan.
Sementara itu, anggota DPRD Jatim dari Dapil Madura, Ashari meminta Pemprov Jatim meningkatkan tracing secara masif di wilayah Madura. Kondisi itu disebabkan karena pemeriksaan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) dari luar negeri yang ke Madura masih belum optimal.
Menurut beliau kasus baru yang dibawa pekerja migran yang pulang ke Madura dan beliau mengira dalam hal ini Pemprov telah kebobolan.
Disamping itu, pengawasan ketat juga harus diberlakukan di pintu masuk dan keluar Jembatan Suramadu.
“Kalau saya menilai saat ini masyarakat mulai patuh protokol kesehatan, tinggal pemerintah harus meningkatkan pengawasan di pintu masuk Surabaya. Bagi mereka yang lewat harus dites usap,” ujar Ashari.
Dalam masalah terjadinya melonjaknya Covid-19 di Bangkalan, sebaiknya perlu pendekatan kepada masyarakat harus terus dilakukan. Termasuk keterlibatan tokoh masyarakat, ulama, kiai untuk bersama-sama mengawal dan memberikan edukasi terkait pandemi Covid-19, karena masyarakat di daerah Madura khususnya itu, kebanyakan hanya peran ulama dan tokoh masyarakat yang di dengar.
Didalam rapat ini, Ketua Satgas Kuratif Covid-19 Pemprov Jatim dr Joni Wahyuhadi membantah Pemprov Jatim kecolongan karena kemungkinan ini ada dua kasus mungkin dari pekerja migran atau akibat lonjakan saat libur lebaran. (Najib).
